Timnas AMIN Kritik Proyek Hilirisasi Nikel Minim Serap Tenaga Kerja
Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menganggap konsep hilirisasi industri saat ini hanya berfokus pada komoditas tambang nikel. Timnas AMIN menilai kebijakan hilirisasi nikel menjadi problematik atau bermasalah karena tidak memperhatikan realitas pasar.
Timnas AMIN menilai hilirisasi nikel yang berorientasi pada produk turunan baterai kendaraan listrik merupakan industri padat modal tapi minim menyerap tenaga kerja.
Wakil Kapten Timnas AMIN Thomas Trikasih Lembong mengatakan bahwa rantai bisnis hilirisasi nikel tidak banyak menyerap tenaga kerja layaknya sektor usaha jasa, manufaktur, pertanian dan ritel.
Mantan Menteri Perdagangan itu menambahkan, keputusan pemerintah untuk melarang ekspor bijih nikel pada 1 Januari 2020 turut memberikan dampak negatif pada pengembangan industri baterai kendaraan listrik berbasis nikel dalam negeri nantinya.
Tom Lembong menyebut kebijakan penyetopan ekspor bijih nikel berpotensi memicu migrasi pabrikan baterai kendaraan listrik untuk mencari alternatif bahan baku selain nikel.
"Hal itu menyebabkan harga nikel tinggi, maka produsen akan mencari barang substitusi. Tentu nasabah tidak mau tersandera oleh barang harga tinggi," kata Tom Lembong saat menjadi pembicara dalam diskusi CSIS bertajuk 'Pandangan Capres/Cawapres 2024-2019 Terhadap Kebijakan Industri, Hilirisasi dan Perubahan Iklim' di Gedung Pakarti Tanah Abang Jakarta Pusat pada Rabu (6/12).
Merujuk pada riset Internasional Energy Agency (IEA) dan Maybank Investment Banking Group, Tom Lembong mengatakan bahwa proporsi permintaan baterai kendaraan listrik berbasis nikel akan cenderung menyusut pada 2030.
