Realisasi Satu Data Pemerintah Masih Terganjal di Pusat dan Daerah
Perpres Satu Data Indonesia juga bertujuan untuk menghadirkan sejumlah rekomendasi bagi para pembuat kebijakan di tingkat legislatif, maupun kementerian dan lembaga.
Nezar mencontohkan, aparatur pimpinan daerah bisa memanfaatkan himpunan data itu untuk menelurkan stategi penanganan bencana. Salah satunya adalah banjir yang kerap menjadi bencana musiman.
“Jadi kita sudah tahu data mengenai wilayah mana yang terdampak, kemampuan kapasitas debit air yang sanggup ditampung, berapa banyak warga yang berada di daerah rawan banjir,” kata Nezar.
Sedangkan Co-Founder & CEO Katadata Metta Dharmasaputra mengatakan ketersediaan data publik di Indonesia secara cuma-cuma masih terbilang minim. Padahal, keterbukaan data dapat memicu peningkatan riset dan inovasi terbaru.
“Misalnya di Badan Pusat Statistik (BPS) ada data tertentu yang perlu dana mahal. Kalau semua dibuka, maka iklim riset makin meluas, karena data saat ini menjadi tulang punggung,” kata Metta dalam kesempatan yang sama.
SPBE mencakup data statistik, data keuangan tingkat pusat hingga data geospasial terkait lokasi geografis, karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia.
