Menpan: Jokowi Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Harus Dipilih Rakyat
Meski status Jakarta sebagai ibu kota akan dihapus, status kekhususan daerah akan tetap melekat sehingga perlu pengaturan spesifik dalam beberapa aspek, salah satunya adalah tukin.
"Kalau terlalu besar nanti malam bikin cemburu daerah lain, maka diatur maksimal tidak lebih dari 30% belanjar pemerintah daerah khusus Jakarta," kata Azwar Anas.
Sebelumya, Rapat Paripurna DPR menyetujui Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas ke tingkat selanjutnya menjadi RUU inisiatif DPR.
Salah satu poin yang diusulkan dalam draft RUU DKJ adalah adanya rencana gubernur dan wakil guberur Jakarta dipilih oleh presiden setelah nanti tak lagi menyandang status ibu kota. Rancangan itu telah disetujui oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk dibahas di tingkat selanjutnya.
Penunjukan gubernur oleh presiden itu tertuang di dalam Pasal 10 ayat (2) draf RUU. Pada intinya aturan itu menyatakan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden dengan memperhatikan pendapat atau usulan DPRD.
