KPK Sita Rumah Mewah Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo di Jakarta Selatan
Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat Syahrul menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024. Dengan jabatannya tersebut, politikus Partai Nasional Demokrat itu lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.
Kebijakan Syahrul untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023. Ia menginstruksikan dengan menugasi Kasdi dan M Hatta menarik sejumlah uang dari unit eselon I dan II. Penarikan itu dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.
Atas arahan Syahrul, tersangka Kasdi dan M Hatta memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai bervariasi. KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari Syahrul terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Dalam sejumlah kesempatan Syahrul membantah telah melakukan dugaan korupsi seperti disangkakan KPK. Ia menyebut akan mengikuti proses hukum dan berharap KPK bisa bersikap profesional dalam menangani perkara yang menyeret namanya.
