Ramai-ramai Perguruan Tinggi Kritik Sikap Jokowi Tak Netral di Pemilu
Civitas academica UI
Civitas academica Universitas Indonesia (UI) juga turut menyampaikan kritiknya terhadap demokrasi di Indonesia yang dianggap tengah terkoyak. Sikap itu dituangkan dalam petisi sikap kebangsaan UI.
"Lima tahun terakhir, utamanya menjelang Pemilu 2024, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak," ujar Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo membacakan sikap mereka di kampus UI, Depok, Jumat (2/2).
Harkristuti mengatakan, situasi politik saat ini sarat akan mengesampingkan etika dan terkesan kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kekuasaan, sehingga menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa. Ia mengatakan, civitas academica UI prihatin dengan hancurnya tatanan hukum dan demokrasi.
Setidaknya terdapat empat poin yang disampaikan civitas academica UI tersebut. Pertama, mengutuk segala tindakan yang menindas kebebasan berekspresi.
Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan. Lalu ketiga, menuntut agar semua ASN, Pejabat Pemerintah, ABRI dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Ketiga atau terakhir, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing.
Forum Guru Besar dan Dosen kampus Universitas Hasanuddin
Forum Guru Besar dan Dosen kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan juga menyatakan sikap melalui 'Bergerak untuk Menyelamatkan Demokrasi' yang dibacakan di depan gedung rektorat Universitas Hasanuddin, Jumat (2/2).
Ketua Dewan Kehormatan Unhas, Amran Razak mengungkapkan, deklarasi tersebut sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika politik nasional serta pelanggaran prinsip demokrasi jelang Pemilu 2024.
Ia menegaskan perlunya menjaga nilai reformasi agar kembali pada jalur yang seharusnya. Setidaknya ada 4 poin dalam deklarasi tersebut.
Pertama, menegaskan untuk menjaga dan mempertahankan Pancasila serta UUD 1945 dalam pelaksanaan Pemilu sebagai instrumen demokrasi.
Kedua, mengingatkan Presiden Jokowi serta seluruh pejabat juga aparatur negara untuk tetap berada pada koridor demokrasi, serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.
Ketiga, memerintahkan penyelenggara Pemilu untuk bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai dengan aturan yang berlaku serta mengedepankan prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun.
Keempat atau terakhir, mengajak seluruh masyarakat untuk mewujudkan iklim demokrasi yang sehat serta mengawal agar Pemilu berjalan sebagaimana mestinya dan mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan pada rakyat.
Civitas academica Universitas Padjadjaran
Sivitas akademika Universitas Padjadjaran (Unpad) yang terdiri dari guru besar, dosen hingga mahasiswa akan menyusul sejumlah kampus lainnya yang telah lebih dulu menyatakan sikapnya. Sikap sivitas akademika Unpad tertuang dalam “Seruan Padjajaran: Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat" yang akan dibacakan di Kampus Unpad Dipatiukur, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2).
Sejumlah isu yang disoroti melingkupi penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), lalu pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta proses penyusunan omnibus law yang dinilai kurang melibatkan partisipasi publik. Selain itu juga menyoroti nepotisme serta politisasi bantuan sosial (bansos) di dalam proses politik di Indonesia.
