Harga Bahan Pangan Terancam Naik, Pemerintah Didesak Atasi Kekeringan

Image title
Oleh Ekarina
28 Juli 2019, 12:11
Petani mengumpulkan tanaman padi yang rusak untuk dijadikan pakan ternaknya di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, NTB, Kamis (11/7/2019). Menurut keterangan para petani di daerah tersebut, ratusan hektar tanaman padi mereka mengalami gaga
ANTARA FOTO/AHMAD SUBAIDI
Petani mengumpulkan tanaman padi yang rusak untuk dijadikan pakan ternaknya di Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, NTB, Kamis (11/7/2019). Menurut keterangan para petani di daerah tersebut, ratusan hektar tanaman padi mereka mengalami gagal panen akibat kekeringan dan terpaksa dipanen lebih awal untuk dijadikan pakan ternak.

"Pada akhirnya, di luar usaha pemerintah untuk mengatasi gagal panen di Indonesia, tindakan pencegahan harus diperhatikan agar kejadian kekeringan yang mengakibatkan melonjaknya harga pangan tidak terulang kembali," ucapnya.

Pembuatan Embung Air

Sebelumnya, Kementerian Pertanian menyatakan kekeringan yang melanda areal sawah di berbagai daerah pada musim kemarau bisa diatasi dengan pompanisasi dan pembuatan embung air.

"Kita masih mencari solusi. Tapi untuk sementara ini, bisa dengan pompanisasi dan pembuatan embung air," kata Sarwo Edhi, Kepala Ditjen Prasarana dan Sarana Kementan, saat meninjau sawah kekeringan di Purwakarta, Rabu (24/7)

Untuk pompanisasi, selama tiga tahun terakhir pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan 100 ribu mesin pompa di seluruh Indonesia.

Pada tahun ini, kata dia, sudah ada sekitar 20 ribu permohonan bantuan pompanisasi. Selain itu, banyak pula petani yang meminta bantuan selang air sepanjang 7.390 meter.

Sarwo mengatakan pembangunan embung, pihaknya mengajukan beberapa syarat, seperti pembangunannya harus  berada di lahan milik desa, lahan pemerintah ataupun lahan hibah dari masyarakat.

Syarat itu diberlakukan agar pembangunan embung tidak sia-sia, aman dan bisa dimanfaatkan seluruh petani.

(Baca: Kementan Janjikan Kompensasi Lahan Sawah yang Terimbas Kekeringan)

Sebelumnya, Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kekeringan tercatat telah melanda 1.963 desa di 79 kabupaten/kota. Beberapa daerah berstatus awas lantaran sudah mengalami keadaan 61 hari tanpa hujan.

Data ini diungkapkan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas tentang antisipasi dampak kekeringan yang digelar pada Senin (15/7) lalu.

“Status awas terjadi di beberapa provinsi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, NTB, NTT,” kata dia seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kamis (17/7).

Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait memantau pasokan air untuk keperluan rumah tangga dan pertanian. Bila diperlukan, modifikasi cuaca atau pembangunan sumur bor bisa dilakukan.

Halaman:
Reporter: Antara
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...