Banyak Soal Membelit UMKM sehingga Hanya 15% yang Sukses Masuk Digital
Pemerintah gencar mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk merambah ekosistem digital saat pandemi virus corona. Namun, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mencatat, tingkat keberhasilan UMKM digital hanya sekitar 15%.
“Dari data-data yang diperoleh saat pelatihan, yang bertahan hanya 5-15%,” kata Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman kepada Katadata.co.id, Kamis (8/10).
Berdasarkan dokumen Bank Dunia bertajuk ‘Targeted SME Financing and Employment Effects’ pada 2017 pun menunjukkan, hanya sekitar 5-10% UKM secara global yang berpotensi untuk tumbuh lebih besar dan produktif, jika dibantu oleh pemerintah.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sempat menyampaikan, salah satu penyebab UMKM gagal merambah pasar digital karena minimnya pemahaman terkait teknologi. Oleh karena itu, edukasi pelaku usaha secara intens menjadi keharusan.
Penyebab kedua yakni UMKM lambat beradaptasi untuk menyesuaikan produk dengan minat konsumen. Ini karena pelaku usaha tidak memiliki kemampuan menganalisis kebutuhan pasar.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Ikhsan Ingratubun. “Lebih karena gagap teknologi, karena ini kan hal yang baru,” kata dia kepada Katadata.co.id, kemarin (7/10).
Meski begitu, ia mencatat bahwa tren pelaku UMKM masuk ke ekosistem digital meningkat selama pandemi corona. Utamanya dari sektor kuliner dan busana (fashion).
Kendati begitu, UMKM tidak dapat sepenuhnya merambah layanan online. “Omzetnya hanya 10-15% dari platform online. Paling tinggi 20%,” ujar Ikhsan.
Untuk itu, model bisnis yang memungkinkan dilakukan oleh pelaku UMKM yakni online to offline (O2O). Beberapa e-commerce seperti Bukalapak dan Blibli menerapkan konsep ini, melalui warung dan agen.
Pemerintah mencatat baru sekitar 9,4 juta dari 60 juta lebih UMKM di Indonesia yang merambah layanan digital. Sedangkan jumlah pelaku usaha secara keseluruhan dapat dilihat pada Databoks di bawah ini:
Ketiga, kurangnya pengetahuan menjalankan usaha online dan pemasaran produk di tengah ketatnya persaingan. Direktur Riset KIC Mulya Amri mengatakan, pelaku UMKM perlu beradaptasi untuk menjalankan operasional bisnisnya secara online.
Oleh karena itu, perlu ada pelatihan dan bimbingan. “Ini bertujuan mengembangkan kapasitas digital mereka," ujar Mulya dalam webinar bertajuk 'Digitalisasi UMKM: Tantangan dan Peluang', Agustus lalu (11/8).
Keempat, terbatasnya akses internet. Pada 2018, sekitar 5.300 desa atau 11% dari total wilayah di Indonesia belum terakses internet atau blank spot. Sebanyak 3.500 di antaranya berada di Papua.
Saat ini, kualitas internet di 12.548 desa juga dinilai belum baik, karena tidak terakses 4G. Sebanyak 9.113 berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sehingga menjadi tanggungan pemerintah. Sedangkan 3.435 lainnya menjadi tanggung jawab operator seluler.
Kelima, keterbatasan peralatan dalam menjalankan operasional bisnis secara online. Berdasarkan survei KIC terhadap 206 responden, 15,5% UMKM di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) tidak memiliki ponsel pintar (smartphone).
Riset mencatat, 84% UMKM menggunakan ponsel dan 42,7% memakai laptop dengan koneksi internet untuk berjualan. Sedangkan 9,2% memakai laptop tanpa internet, dan 7,3% tidak mempunyai perangkat.
"Di Jakarta saja masih ada UMKM yang mempunyai smartphone, tetapi tidak memiliki pulsa. Tanpa pulsa, tentu mereka tidak bisa mengakses internet dan berjualan online," kata Mulya.
Padahal, pelaku usaha memanfaatkan gawai dan internet untuk berbagai kegiatan operasional, sebagaimana tecermin pada Databoks di bawah ini:
Keenam, kesiapan dari pelaku usahanya. Berdasarkan data KIC, indeks kesiapan digital Indonesia rerata 3,6 dari lima. Indikatornya yakni indeks optimisme menggunakan internet 4,06, kompetensi 3,8, keamanan 3,4, dan kenyamanan 3,06.
Selain itu, pelaku UMKM kesulitan memasarkan produk melalui internet karena tenaga kerja tidak siap, dana belum memadai, dan banyaknya pesaing.
Terakhir, mahalnya biaya logistik antarpulau di Indonesia, sehingga pelaku usaha di daerah kesulitan menjangkau pasar. Manager Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Asosiasi e-commerce Indonesia (iDEA) Rofi Uddarojat mengatakan, konsumen biasanya mempertimbangkan ongkos kirim.
Rofi mencontohkan, calon pembeli ingin membeli produk kurang dari Rp 50 ribu. Namun, biaya pengirimannya lebih mahal ketimbang harga barangnya. “Ini harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan," ujar Rofi.
Mendongkrak Penjualan Online UMKM
Pemerintah pun menggandeng unicorn dan startup lainnya untuk mengatasi ketujuh persoalan digitalisasi UMKM tersebut. Salah satunya, Kemenkop UKM menggaet Blibli dan Lazada untuk menggelar program ‘kakak asuh’.
Mitra penjual yang sudah ahli berjualan online diminta menjadi ‘guru’ bagi pelaku UMKM yang ingin merambah platform digital. Mereka nantinya mendapat komisi atas bimbingan yang diberikan.
Program lainnya yakni mengembangkan reseller untuk membantu UMKM yang kesulitan menggunakan layanan digital. “Jadi, pelaku UMKM tidak perlu masuk ke platform. Nanti reseller yang akan memasarkan. Konsep ini dilakukan oleh Alibaba,” kata Hanung kepada Katadata.co.id, Kamis (8/10).
Selain e-commerce, pemerintah menggaet startup di bidang lain seperti Gojek dan Grab. Sebab, penjualan produk UMKM dapat dilakukan melalui beragam platform, sebagaimana terlihat pada Gambar di bawah ini:
Pemerintah juga menyediakan dana khusus dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk membantu UMKM di tengah pandemi Covid-19. Besaran dananya dapat dilihat pada Databoks di bawah ini:
Program pemulihan ekonomi tersebut akan berlanjut hingga tahun depan. Besaran anggarannya sebagaimana terlihat pada Databoks berikut:
External Communications Senior Lead Tokopedia Ekhel Chandra Wijaya mengatakan, Tokopedia saat menggaet 9,2 juta lebih mitra penjual yang hampir seluruhnya UMKM. Sebanyak 94% di antaranya berskala mikro.
Ia mengatakan, kunci untuk beradaptasi di tengah pandemi corona yakni terus berinovasi dan berkolaborasi. “Kami melihat berbagai contoh pegiat usaha yang terus beradaptasi,” kata dia kepada Katadata.co.id, Kamis (8/10).
Ekhel mencontohkan, penjual di kategori ibu dan anak di Tokopedia, Mooi Official mengalami peningkatan penjualan lebih dari sembilan kali lipat selama pandemi Covid-19. Lalu, Dewa Collection Bali yang menjual produk anyaman benang ‘makrame’, penjualannya meningkat lima kali lipat.
Sedangkan Shopee mengaku berfokus mengedukasi, melatih, dan memberikan pendampingan kepada mitra penjual. Selain itu, meluncurkan program ekspor untuk mendorong transaksi.
Kemudian, memberikan pendanaan total Rp 100 miliar pada April lalu. Berbagai program lanjutan yang didukung dan disinergikan dengan berbagai instansi pemerintahan terkait, salah satunya mengikutsertakan dalam kampanye Bangga Buatan Indonesia,” kata Head of Public Policy and Government Relations Shopee Indonesia Radityo Triatmojo.
