Menkominfo: Ada 30 Inisiatif Kebijakan Dukung Pengembangan E-Commerce
Selain itu, Rudiantara juga akan berupaya mendorong koleganya di pemerintahan agar bisa menciptakan iklim bisnis e-commerce yang baik. Dengan kebijakan ini, Rudiantara yakin mulai 2017, akan banyak e-commerce yang tumbuh dan berkembang di dalam negeri.
Seperti diberitakan sebelumnya, upaya pemerintah mengembangkan bisnis e-commerce dengan menerbitkan paket kebijakan ekonomi ke-14, ternyata tidak sepenuhnya disambut positif. Banyak kekhawatiran setelah paket kebijakan ini, bisnis e-commerce bakal diatur beragam regulasi.
CEO Mandiri Capital Indonesia Eddi Danusaputro melihat, regulasi terkait e-commerce bakal diterbitkan berbagai instansi. Mulai dari Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Tujuannya memang untuk mendukung pengembangan bisnis digital. Namun, tak bisa dimungkiri, banyaknya regulasi itu bakal menjadi tantangan baru bagi pelaku bisnis e-commerce. Eddi pun menduga, bakal banyak pelaku usaha di sektor ini yang tidak sanggup lagi meneruskan bisnisnya.
"Tahun 2017 saya melihat akan banyak (e-commerce) yang berguguran. Tapi dengan begitu, yang tertinggal adalah yang memiliki bisnis yang bagus dengan modal kuat," katanya saat konferensi pers dalam seminar Tech in Asia di Jakarta, Rabu (16/11).
(Baca: Potensi Pasar Perangkat Terhubung Internet Lebihi E-Commerce)
Pelaku e-commerce Kudo mengapresiasi langkah pemerintah mengeluarkan paket kebijakan 14. Namun, Chief Technology Officer Kudo Sukan Makmuri mengeluhkan rencana pemerintah menarik pajak e-commerce saat ini. Alasannya, di tengah iklim investasi dan bisnis e-commerce yang belum mapan sekarang ini, pemungutan pajak akan berpengaruh pada pertumbuhan industri ini.
“Jika pemerintah ingin e-commerce berkembang lebih agresif dan meningkatkan transaksi online, maka yang harus dilakukan adalah menunda pemungutan pajak ini," ujar Sukan.
