Ombudsman Terima 1.346 Laporan Soal Bansos selama Pandemi Corona
Ombudsman RI mendapatkan banyak laporan terkait masalah penyaluran bantuan sosial (bansos) selama pandemi corona. Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai mengatakan, ada 1.346 laporan terkait masalah bansos sejak Mei-Juli 2020.
"Kalau memperhatikan laporan yang masuk, paling banyak terkait bantuan sosial," kata Amzulian Rifai di kantornya, Jakarta, Rabu (5/8).
Dari jumlah tersebut, sekitar 52% laporan pengaduan terkait program sembako. Sedangkan aduan terkait program bantuan langsung tunai (BLT) mencapai 42%.
Lalu, Ombudsman juga mencatat laporan terkait program Kartu Prakerja mencapai 2,6% dan 1,86% sisanya terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH).
Komisioner Ombudsman Ahmad Su'adi mengatakan, laporan terkait bansos yang paling banyak muncul mengenai masalah data. Persoalan tersebut akhirnya membuat bansos yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran.
"Ada orang yang belum tercatat, ada yang tercatat belum mendapatkan bantuan, ada yang kebingungan cara mencari bantuan," kata Su'adi.
Selain itu, Ombudsman mendapatkan laporan terkait penyimpangan dalam penyaluran bansos. Su'adi mencontohkan, ada laporan bahwa BLT yang diterima masyarakat dipotong oleh Ketua RT dan RW setempat sebagai uang operasional.
Dengan demikian, masyarakat tidak menerima BLT sesuai dengan nilai yang diberikan pemerintah. "Tapi hal itu sebagian besar bisa ditangani dan bila terjadi penyimpangan seperti ini dikembalikan uangnya," ujar dia.
Selain tekait bansos, Ombudsman juga mengantongi 176 laporan terkait masalah ekonomi dan keuangan selama pandemi corona dan 52 laporan terkait transportasi.
Kemudian, ada pula 39 laporan yang berkaitdan dengan pelayanan kesehatan serta delapan laporan terkait masalah keamanan.
Jika dihitung secara bulanan, tercatat ada 978 laporan yang diterima Ombudsman pada Mei 2020 dan pada Juni 2020, ada 585 laporan. Adapun, jumlah laporan yang diterima Ombudsman terus menurun pada Juli yakni hanya 21 laporan.
Berdasarkan asal provinsi, Ombudsman mencatat laporan terbanyak berasal dari Banten sekitar 211. Berikutnya, ada Sumatera Barat dengan 157 laporan, 138 laporan dari Bangka Belitung, 97 laporan dari Jawa Tengah.
Kemudian, sebanyak 89 laporan dari pusat, 88 laporan dari Jawa Barat, 85 laporan dari Jakarta, dan 62 laporan dari Jawa Timur.
"Bagaimana tindak lanjut laporan ke Ombudsman? 40% bisa diselesaikan dan 39,4% kami teruskan kepada kementerian yang terkait laporan itu," kata Rifai.
Seperti diketahui, pandemi corona telah berdampak terhadap kondisi sosial maupun perekonomian masyarakat. Guna menekan dampak pandemi, pemerintah akan melanjutkan stimulus perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 hingga 2021.
