Ahok Kritik Dua Program Pemerintah: Gasifikasi Batu Bara dan Biodiesel
Kebijakan Energi Pemerintah Dinilai Tak Konsisten
Kritik pedas pada program pemerintah di bidang energi juga pernah terlontar dari beberapa pihak sebelumnya. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menilai beberapa program pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait di sektor energi tampak tidak konsisten.
Misalnya, pemerintah mendorong program mandatori biodiesel dari kelapa sawit guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Di saat yang sama, ada pula program pengembangan empat kilang minyak dan pembangunan dua baru.
Kemudian, ada lagi rencana menggenjot proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) yang mahal biayanya sebagai substitusi elpiji. "Yang saya ingin garis bawahi adalah pemerintah maunya banyak tapi tidak jelas," kata Faisal dalam diskusi secara virtual beberapa waktu lalu.
Ia juga menyorot program mandatori biodiesel yang sebetulnya hanya mengamankan dan menguntungkan segelintir taipan industri sawit. Padahal, secara nilai keekonomian dan lingkungan, program tersebut justru merugikan negara.
Pemerintah pun menyiapkan regulasi untuk mengamankan bisnis sawit. Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) menyebutkan sawit merupakan bahan bakar nabati atau biofuel satu-satunya. "Ini legitimasi untuk memperoleh dana subsidi berkelanjutan," kata dia.
Secara ekonomi, menurut dia, tidak ada kontribusi nyata pengembangan bahan bakar nabati atau BBN itu. Meskipun dapat menekan impor solar, tapi anjloknya harga minyak mentah dunia saat ini membuat harga biodiesel menjadi lebih mahal daripada bahan bakar minyak atau BBM.
