Tekan Emisi, Barito Pacific Terapkan Jual-Beli Karbon pada Anak Usaha

OECD Desak Indonesia Terapkan Tarif Karbon

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal OECD Angle Gurria merekomendasikan agar pemerintah segera menetapkan tarif pajak karbon. “Pasang harga tinggi pada karbon,” katanya pekan lalu dalam konferensi pers virtual.

Pajak karbon akan berperan menekan deforestasi, kebakaran hutan, dan mencegah perubahan iklim. Pembukaan lahan kelapa sawit berpotensi berkurang. Selain itu, transisi bahan bakar fosil ke energi terbarukan akan lebih cepat.

Dampak positifnya, habitat hewan dan keanekaragaman hayati serta kehidupan masyarakat adat terlindungi. “Yang perlu dilakukan adalah berhenti mensubsidi bahan bakar fosil dan memberlakukan pajak karbon yang besar,” ucap Gurria.

Usaha menekan emisi karbon sedang pemerintah lakukan. Salah satu upayanya adalah uji coba perdagangan karbon di sektor energi. Setidaknya 80 unit pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU akan melakukan pengujian tersebut.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan carbon trading dilakukan pada 80 unit peserta yang tidak dalam satu unit kepemilikan. Unit yang berada di atas batas (cap) atau dalam posisi defisit emisi harus membeli dari pembangkit lain. 

Untuk unit yang berada di bawah nilai cap atau mengalami surplus (bertindak sebagai penjual/seller) dapat menjual emisi kepada unit yang defisit. Seller, menurut Rida, dapat menjual dengan batas 70% dari total surplusnya. "Mekanisme transaksi perdagangan dilaksanakan secara business to business antara pelaku usaha," kata Rida.

Dengan penerapan itu, unit PLTU akan melakukan upaya perbaikan agar dapat memenuhi batas emisi. Apabila semua unit melakukan perdagangan karbon ini, maka potensi penurunan emisinya mencapai 5,3 juta ton karbon dioksida. 

Catatan Redaksi: Berita ini mengalami perbaikan di paragraf 5 sampai 10 pada Senin (29/3), pukul 11.45 WIB, namun tidak ada perubahan dalam hal substansinya.