Regulasi Hingga Harga Listrik Masih Hambat Pengembangan Panas Bumi
Adapun IRR terdiri dari banyak komponen. Salah satunya biaya, semakin murah biayanya, maka meski tingkat pengembalian (return) tetap, harga pasti akan turun. Begitu juga dengan outcome kapasitas.
Misalnya jika kapasitas produksi PLTP sebesar PLTU, yakni sampai 1.000 MW, Priyandaru yakin harga panas bumi akan sangat murah. Namun kenyataannya, kapasitas produksi panas bumi hanya 50 hingga 100 MW.
"Kenapa patokannya IRR, karena kami bandingkan dengan suku bunga pinjaman. Suku bunga yang semi commercial saja mencapai 7%," kata dia.
Oleh karena itu, ia sangat berharap pemerintah memberikan insentif. Serta peran teknologi untuk mempengaruhi keekonomian para pengembang. "Kalau itu bisa optimal semua pasti harga akan optimal," ujarnya.
Sementara, guna menggenjot pengembangan panas bumi. Pemerintah sendiri tengah menyiapkan regulasi yang diharapkan dapat membuat harga jual listrik daripada panas bumi lebih ekonomis.
Salah satunya dengan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur harga listrik energi baru terbarukan (EBT). Kementerian ESDM kabarnya telah menyerahkan draf rancangannya kepada Presiden Joko Widodo.
Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Harris mengatakan rancangan Perpres EBT saat ini masih dalam proses pemberian paraf dari beberapa menteri terkait di bawah koordinasi Kementerian Sekretariat Negara. "Permintah melakukan deregulasi listrik PLTP yang saat ini proses finalisasi dan sudah di proses di Setneg," ujarnya.
