Tarif Minimal Pajak Karbon Rp 30 per Kg Dinilai Terlalu Rendah
Meski demikian, menurut dia, tarif karbon minimal yang dipatok dalam RUU HPP terlalu rendah. Tarif ini jauh lebih rendah dari Singapura US$ 3.71 per ton C02e atau US$ 0.0040 per kilogram C02e atau sekitar Rp 56.89 per kilogram CO2e. Padahal, jumlah emisi yang dihasilkan Indonesia berada jauh di atas Singapura.
“Tarif pajak karbon Rp 30 per kilogram karbon CO2e merupakan langkah maju, namun tarifnya masih terlalu rendah. Idealnya, tarif sebesar Rp 75-100 per kilogram karbon CO2e sesuai usulan awal pemerintah,” katanya.
Selain itu, menurut dia, pasal 13 Ayat 5 UU HPP menjelaskan bahwa subyek pajak karbon hanya orang pribadi atau badan yang membeli barang mengandung CO2 atau menghasilkan emisi karbon. Ini berarti subyek pajak karbon adalah konsumen.
Adapun jika perusahaan batu bara menjual batu bara ke industri lain, maka akan dianggap sebagai pemungut pajak karbon dan bukan subyek pajak karbon. Ia menilai pertimbangan pemerintah yang menerapkan pengenaan pajak karbon pada sisi permintaan tidak tepat sasaran dan dapat menimbulkan asumsi bahwa pemerintah hanya berpihak pada produsen.
”Pajak karbon seharusnya menjadi salah satu alat kontrol dalam mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan yang tidak hanya untuk mengubah perilaku konsumen namun juga praktik buruk produsen penyumbang emisi karbon tinggi,” katanya.
