Sri Mulyani: RI Masih Kaya Fosil, Transisi Energi Tanggung Jawab Dunia
Tak hanya itu, kebijakan mengenai risiko penetapan tarif dalam jangka menengah panjang juga perlu didetailkan. Terutama dalam kerangka energy transition mechanism yang mendukung komitmen Indonesia.
"Apakah ada dampak fiskalnya? Sangat banyak. APBN memiliki banyak instrumen konsekuensinya harus kita jaga. APBN gak boleh rusak atau sakit jadi APBN harus sehat guna mendukung pemulihan ekonomi apalagi masih dalam situasi pandemi," kata dia.
Namun bukan berarti APBN tak sanggup untuk memberikan insentif guna menuju tercapainya transformasi energi. Presiden sendiri baru saja mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Menurutnya kebijakan ini merupakan langkah awal bagi munculnya mekanisme pasar karbon sebagai suatu alat untuk melakukan komitmen dalam net zero emission Indonesia.
Dengan kebijakan ini, pemerintah dapat menciptakan pertukaran bagi mereka yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menurunkan emisi dan mereka yang menghasilkan karbon. "Kalau trading tidak sempurna kita masih punya instrumen baru yakni carbon tax," katanya.
