Aktivis Lingkungan Tolak RUU EBT yang Fasilitasi Batu Bara dan Nuklir
Pada kesempatan yang sama, Co-founder Adidaya Initiative, Aji Said Iqbal Fajri mendesak komisi VII DPR RI untuk menanggalkan segala bentuk energi tidak terbarukan sebagai sumber energi baru dalam RUU EBET, dalam hal ini batu bara dan tenaga nuklir.
Aji pun berharap DPR dan pemangku kepentingan terkait untuk meregulasikan insentif bagi penggunaan energi terbarukan dalam rangka mencapai target bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
"Dan juga mempertimbangkan saran saintifik dan aspirasi masyarakat dari berbagai kalangan dalam menyusun RUU EBET sebagai upaya pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan upaya dekarbonisasi di sektor energi dalam rangka mencapai keadilan ekonomi dan lingkungan di Indonesia,” ujar Aji.
Kemudian, Aji juga menyoroti harus dimasukkannya regulasi insentif fiskal maupun non fiskal di RUU EBET. Hal ini bertujuan untuk mempercepat transisi energi dan kemudahan bagi komsumen pengguna energi terbarukan.
"Energi dari bahan bakar fosil tidak layak untuk diberikan subsidi bahkan perlu dikenakan cukai (disinsentif) karena mempunyai dampak eksternalitas, sedangkan pelanggan energi terbarukan diberikan subsidi,” ujarnya.
Menanggapi adanya beragam keluhan dari sejumlah pihak, Akademisi dari Universitas Katolik Atma Jaya, Sonny Keraf, menyebut bahwa RUU EBET ini malah mirip ‘tarian poco-poco’ yang selangkah maju- selangkah mundur.
Pesan yang ingin disampaikan oleh Sonny adalah pengembangan energi terbarukan di tanah air kerap dibajak dan dikerangkeng oleh para pedagang energi fosil yang berupaya untuk tetap mengamankan dan melanggengkan kepentingan mereka.
“Akibatnya kredibilitas diplomasi global pemerintah di bidang negosiasi perubahan iklim bisa tergerus dan Komitmen mitigasi perubahan iklim kita terganjal,” tukasnya.
