PLN: Insentif Kendaraan Listrik dapat Turunkan Emisi Karbon hingga 40%
“Kalau harga keekonomian itu sekitar Rp 1.500. Jadi, listrik ekuivalen 1 liter bensin itu hanya sekitar Rp 2.500 saja. Artinya, ini juga bergeser dari energi yang mahal menjadi energi yang lebih murah,” kata dia.
Berikutnya, transportasi berbasis listrik juga dapat mengurangi emisi GRK. Dengan 1 liter bensin menghasilkan emisi sekitar 2,4 kg CO2, 1 liter solar 2,6 kg CO2.
“Ini setara dengan 1,5 kWh listrik. 1 kWh listrik kalau listriknya dari batu bara itu (emisinya) 1 kilogram per kWh. Jadi, kalau 1,5 kWh, artinya hanya 1,5 kilogram CO2 per satu liter listrik ekuivalen. Artinya, sudah pengurangan sebesar 40% kalau listriknya dari batu bara,” ujarnya.
Oleh karena itu, pergeseran transportasi dari BBM ke listrik adalah upaya pemerintah untuk mencapai net zero emission (NZE) di sektor transportasi.
Mulai 20 Maret 2023, pemerintah akan memberikan subsidi untuk motor listrik sebesar Rp 7 juta per unit, yakni untuk pembelian baru sebanyak 200.000 unit dan konversi dari motor BBM menjadi motor listrik 50.000 unit.
Kementerian Perindustrian selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) program ini menyiapkan skema bantuan pembelian kendaraan listrik, sehingga diharapkan kebijakan tersebut dapat tepat sasaran.
Produsen KBLBB dalam negeri mendaftarkan jenis kendaraan yang akan dimasukkan dalam program ini dengan ketentuan telah memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 40%. Kemudian, lembaga verifikasi akan melakukan verifikasi terhadap vehicle identification number (VIN) yang disesuaikan dengan TKDN.
Selanjutnya, dilakukan pendataan melalui dealership dan berkoordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terkait proses verifikasi. Setelahnya, bank Himbara melakukan pembayaran penggantian kepada produsen.
