Pengembangan Biomassa Berpotensi Ancam Deforestasi dan Pangan
Pada akhir 2022, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Beleid ini mengatur delapan jenis energi terbarukan, yakni air, panas bumi, surya, bayu, biomassa, biogas, air laut, dan bahan bakar nabati (BBN).
“Dengan terbitnya Perpres ini, kita jadi punya suatu regulasi yang mendukung percepatan EBT menjadi lebih komprehensif,” kata Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Dirjen ETBKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) Dadan Kusdiana.
Biomassa, biodiesel, dan biogas sering digolongkan sebagai bioenergi, dan merupakan salah satu sumber energi terbarukan berpotensial. Data Dirjen EBTKE menunjukkan bahwa sampai pada Oktober 2022, bioenergi memiliki potensi sebesar 57 gigawatt (GW).Sedangkan pemanfaatannya sebesar 3.073 megawatt (MW).
Menurut Ramada Febrian, ada beberapa alternatif untuk mencegah risiko persaingan energi dan pangan. Ini misalnya dengan menetapkan batas luas perkebunan sawit. “Kita stop [perluasan] lahan di 16,38 [juta ha],” ujar Ramada.
Pemerintah bisa kemudian melakukan perkiraan kebutuhan pangan dan energi secara berkala. Bersamaan dengan ini, peningkatan produktivitas sawit rakyat dan pembatasan ekspor bisa dilakukan.
Selanjutnya, pemerintah bisa menerapkan cap alokasi CPO dan campuran biodiesel, misalnya menggunakan minyak jelantah. Pada 2021, Traction memperkirakan minyak jelantah menjadi komplementer 10-15% atau 2-3 juta ton. “Kalau misalnya kebutuhan biodiesel adalah 15 juta ton, dan kita sudah cap 10 juta, 3 juta bisa dari minyak jelantah,“ kata Ramada.
“Ada langkah berani yang diambil oleh Australia untuk mengeliminasi penggunaan biomassa berbasis hutan sebagai sumber energi terbarukan. Harusnya Indonesia bisa melakukan itu,“ tukas Amalya dari Trend Asia.
