Pertumbuhan Kapasitas Listrik Panas Bumi Masih Minim, Ini Kendalanya
“Untuk menarik investor, pemerintah menyempurnakan regulasi terkait panas bumi termasuk insentif fiskal dan non fiskal, mengurangi risiko eksplorasi melalui government drilling, menyiapkan mekanisme pembiayaan pada tahapan eksplorasi, menawarkan WKP dan WPSPE baru,“ ujar Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE, Harris Yahya kepada Katadata.co.id, beberapa waktu lalu Senin (14/8).
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform Fabby Tumiwa menilai adanya insentif tersebut kurang efektif untuk menarik investor dalam berinvestasi di bisnis panas bumi. Menurut dia, investasi panas bumi masih dipandang tinggi oleh pelaku usaha.
“Insentif-insentif yang diberikan selama ini ada beberapa, dan insentif-insentif itu belum efektif untuk menurunkan resiko serta menarik minat investasi,” ujar Fabby kepada Katadata.co.id, saat dihubungi terpisah.
Dia mengatakan, kurang efektifnya insentif tersebut terlihat dari target pengembangan panas bumi yang belum sesuai dengan target awal yakni 7.000 MW pada 2025. “Kita harusnya sudah mencapai 7.000 MW pada 2025, lalu kemudian diundur oleh pemerintah menjadi 2030 target 7.000 MW itu,” ujarnya.
Dia mengatakan, apalagi sampai saat ini pengembangan panas bumi baru mencapai 2.350 MW. Artinya, target tidak tercapai sesuai dengan pertumbuhan yang diharapkan.
“Kita lihat dalam 3 tahun terakhir, pengembangan penambahan kapasitas pembangkit panas bumi ini itu paling 200-300 MW per tahun yang harusnya kita bisa tumbuh hingga 500-600 MW per tahun, kalau mau mengejar target tersebut,” jelasnya.
Diketahui, Indonesia memiliki kapasitas terpasang panas bumi terbesar ke-2 di dunia dan sudah dimanfaatkan sebesar 2.175,7 MWe atau 9% untuk Pembangkit Tenaga Panas Bumi (PLTP). Sementara potensinya mencapai 24 GW.
