Sri Mulyani Lobi G20 agar Pembiayaan Pensiun Dini PLTU Diakui Hijau
Meski demikian, ketika dana untuk transisi energi sudah tersedia, pada akhirnya lembaga keuangan dan dana investasi dunia akan bertanya-tanya di mana proyek yang harus didanai. Menurut Menkeu, di sini peran PLN sangat krusial.
“Kita boleh ngomongin potensi finansing segini-segini, tapi kala tidak ada transaksinya ya tidak jadi apa-apa. Transaksinya itu berarti PLN, bagaimana mentransisikan coal based menjadi reduction coal based dan masuk renewable lebih banyak,” ujarnya.
Dua Jenis Pembiayaan Transisi Energi
Untuk mendukung transisi energi di Indonesia, pemerintah mengembangkan Energy Transition Mechanism Country Platform yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Menkeu mengatakan bahwa platform ini untuk menunjukkan bahwa tranisi di Indonesia ada dua jenis funding yang diperlukan.
“Satu untuk me-reduce coal, ini bisa berarti pensiun dini PLTU, baik PLTU milik PLN atau IPP, yang tadinya 2050 dimajukan menjadi 2030. Ini hitung-hitungannya untuk pensiun dini seperti apa. Ini pembiayaan pertama yang dibutuhkan,” ujar Menkeu.
Berikutnya setelah mengurangi porsi pembangkit batu bara, dibutuhkan pembiayaan untuk mengembangkan kapasitas pembangkit energi terbarukan untuk menggantikan kapasitas pembangkit batu bara yang pensiun dini.
“Kalau (pembangkit) coal based dipensiunkan, (produksi) energinya turun, padahal permintaan energi naik terus. Maka perlu diganti oleh renewable,” ujarnya.
