Mengenal Tujuan dan Ruang Lingkup Instrumen Ekonomi lingkungan Hidup
Selain itu, ada pula pemberian fasilitas dan/atau bantuan, pemberian dorongan dan bimbingan, pemberian pengakuan dan/atau penghargaan, dan/atau pemberitahuan kinerja positif kepada publik.
Selain itu, instrumen di atas juga dalam fungsinya sebagai disinsentif yakni untuk mengurangi kegiatan yang justru berdampak buruk terhadap lingkungan. Perwujudannya yakni penambahan kewajiban, penambahan maupun pengetatan persyaratan pelaksanaan kegiatan, dan/atau pemberitahuan kinerja negatif kepada masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menerapkan insentif dan/atau disinsentif tersebut kepada setiap orang. Hal ini bertujuan untuk melaksanakan penaatan hukum. Lalu, tujuan lainnya adalah terlaksananya mekanisme reward dan punishment atau penghargaan dan hukuman.
Tujuan berikutnya, adalah pendistribusian dampak dan risiko lingkungan hidup secara adil, melakukan inovasi, melakukan kegiatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melebihi yang dipersyaratkan, dan menerapkan pola konsumsi serta produksi masyarakat yang berkelanjutan.
Penerapan insentif dan/atau disinsentif di atas juga dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas nasional. Selain itu, penerapan ini juga ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dan mendorong efektivitas pelaksanaan perdagangan di Indonesia.
Biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan seluruh instrumen ekonomi lingkungan hidup yakni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi instrumen ekonomi lingkungan hidup yang diselenggarakan Pemerintah Pusat. Selain itu, ada pula dari Anggaran Belanja dan Belanja Daerah (APBD) yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. Sumber lainnya juga diperbolehkan yang penting sah dan dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada peraturan perundang-undangan.
Demikian penjelasan singkat terkait apa itu instrumen ekonomi lingkungan hidup beserta tujuan pelaksanaan, ruang lingkup, dan biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraannya. Selanjutnya dapat diketahui, pemerintah mengatur adanya instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagai salah satu usaha dalam melindungi lingkungan hidup.
