Pengaturan Hak Milik atas Tanah dalam UU Agraria
Hak Milik atas Tanah yang Hapus karena Hukum
Dalam keadaan tertentu yang perlu dicermati terkait kepemilikan tanah tersebut. Berikut ini keadaan-keadaan tersebut:
- Orang asing yang memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat.
- Orang asing yang memiliki hak milik karena percampuran harta atas adanya perkawinan.
- Warga negara Indonesia yang memiliki hak milik dan kehilangan kewarganegaraannya setelah berlakunya UUPA tersebut.
- Warga negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan asing.
Terhadap keempat jenis pihak tersebut, dikenakan kewajiban berupa melepaskan hak tersebut dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak itu. Jika para pihak tersebut tidak melakukannya, maka hak tersebut hapus karena hukum. Pengaruhnya, tanah tersebut akan menjadi milik negara dengan ketentuan hak pihak lain yang ada dalam tanah tersebut tetap berlangsung.
Selain itu, hak milik dapat terhapus apabila tanahnya musnah. Hak milik yang terhapus karena tanahnya jatuh kepada negara dilandasi dengan kondisi berupa penjelasan di atas, penyerahan dengan sukarela oleh sang pemilik, ditelantarkan, dan untuk kepentingan umum seperti yang dimaksud Pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut:
“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang.”
Tak hanya itu, hak milik atas tanah dapat terhapus apabila adanya jual beli, penukaran, pemberian dengan wasiat, penghibahan dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak tersebut kepada orang lain. Orang lain tersebut dapat berupa orang asing, warga negara yang disamping kewarganegaraan Indonesia memiliki kewarganegaraan lain, atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Hak Milik atas Tanah dalam Hukum Adat
Seperti yang telah diketahui, Indonesia mengakui adanya masyarakat adat dan hukum adat. Berkaitan dengan hukum adat dan hak milik, pemerintah mengaturnya secara spesifik.
Hak milik menurut hukum adat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Selain itu, hak milik tersebut dapat terjadi karena adanya penetapan pemerintah sesuai cara dan syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan ketentuan undang-undang.
Hak Milik atas Tanah yang Terkait dengan Hak Lain
Masih terdapat beberapa ketentuan mengenai hak lain yang masih mencakup hak milik atas tanah tersebut. Berikut ini hak tersebut beserta penjelasannya:
1. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan
Hak ini hanya dapat dimiliki WNI.jika penggunaannya sah, maka ia memperoleh hak milik atas tanah tersebut.
2. Hak-Hak Tanah untuk Keperluan Suci dan Sosial
Hak milik tanah badan keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi oleh pemerintah. Pengakuan dan perlindungan tersebut berlangsung selama digunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial.
Itulah penjelasan terkait pengaturan hak milik dalam Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
