Harta Tersembunyi Dibidik, Wajib Pajak Dianjurkan Betulkan SPT
Secara garis besar, PP anyar tersebut mengatur mengenai pengenaan pajak atas harta bersih tambahan sesuai Pasal 13 ayat 4 UU Pengampunan Pajak, harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan sesuai Pasal 18 ayat 1 UU Pengampunan Pajak, dan harta bersih yang belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai Pasal 18 ayat 2 UU Pengampunan Pajak.
Harta bersih tersebut dianggap sebagai penghasilan sehingga dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Adapun, tarif pajak final yang dimaksud yaitu, untuk wajib pajak badan sebesar 25%, wajib pajak orang pribadi 30%, dan wajib pajak tertentu 12,5%.
Sedangkan, yang termasuk wajib pajak tertentu di antaranya yaitu wajib pajak dengan penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas paling banyak Rp 4,8 miliar, serta wajib pajak yang menerima penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada tahun pajak terakhir paling banyak Rp 632 juta.
Khusus untuk peserta tax amnesty yang kedapatan belum atau kurang mengungkapkan hartanya, Yoga menjelaskan, Ditjen Pajak akan memberlakukan sanksi sebagaimana tercantum dalam UU Pengampunan Pajak Pasal 18. Ini artinya, selain dikenakan pajak penghasilan atas harta yang belum diungkapkan, maka akan dikenakan juga sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.
Meskipun PP tersebut menjadi pegangan dalam pemeriksaan ke depan, namun Yoga menekankan, aturan ini tidak akan diimplementasikan secara membabi-buta. Menurut dia, institusinya akan menerapkan aturan ini secara profesional dengan mengedepankan semangat rekonsiliasi dan perbaikan kepatuhan pajak sambil tetap menjaga kepercayaan dunia usaha dan iklim investasi.
