Survei: Mayoritas Konsumen Ingin Pemerintah Turunkan Bunga KPR
Lalu, sebanyak 46% responden menyatakan pengambilan cicilan rumah terhambat oleh gaji atau pendapatan yang tidak stabil. Faktor lainnya yang jadi pertimbangan para debitur KPR adalah kepastian besaran cicilan bulanan.
Hal ini menjadi alasan utama 74% responden memilih mengambil KPR syariah dibandingkan produk konvensional. Sementara, 70% responden tercatat memilih KPR syariah berdasarkan pertimbangan agama..
Adapun, survei Rumah.com mencatat hanya 32% responden yang puas dengan tindakan dan kebijakan pemerintah untuk menstabilkan pasar properti, khususnya dalam situasi pandemi corona. Sementara, 24% responden menyatakan ketidakpuasannya terhadap kebijakan pemerintah saat ini.
Hasil survei ini, dikatakan Marine, dapat diartikan bahwa masyarakat ingin agar pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan terkait KPR. Sehingga, bisa menurunkan suku bunga KPR, dan besaran uang muka.
Meski demikian, Marine menilai, penurunan suku bunga acuan menjadi 4% merupakan hal yang positif, dan diharapkan dapat menjadi stimulus sektor properti.
Memang industri properti tidak bisa langsung merasakan dampak positif penurunan suku bunga acuan, khususnya dalam hal transaksi pembelian menggunakan KPR. Sebab, perbankan biasanya tidak langsung menyesuaikan suku bunga KPR mengikuti penurunan suku bunga acuan.
Meski demikian, sebagian bank secara efektif telah menurunkan suku bunga, yang dikemas dalam wujud promo. Alhasil, konsumen sudah dapat menikmati bunga KPR yang lebih rendah dengan mengikuti program tertentu, meski counter rate belum banyak berubah.
"Contohnya, PT Bank Negara Indonesia Tbk yang sudah bekerja sama dengan kami menggelar BNI Griya Expo Online pada 17 Juli hingga 17 Agustus 2020. Lewat program ini, debitur hanya perlu membayar bunga saja selama dua tahun pertama dan menawarkan Bunga KPR mulai 1% per tahun," ujarnya.
