Pengusaha Keluhkan Masih Ada Masalah Koordinasi di Birokrasi
(Baca: Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, Seskab Klaim Rakyat Puas)
Dari sisi kebijakan ekonomi, Hariyadi menjelaskan masih ada beberapa bagian paket ekonomi yang mengalami kendala dan belum berjalan. Lagi-lagi masalah koordinasi yang kurang baik menjadi salah satu penyebabnya.
Meski demikian, dia mengakui ada beberapa paket kebijakan yang sudah berjalan. Dia pun menyebutkan beberapa diantaranya, seperti penetapan upah (paket kebijakan IV) serta Pusat Logistik Berikat (PLB) yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi II.
"Lalu percepatan izin prinsip di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kami juga sambut baik," katanya. (Baca: Dua Tahun Jokowi, Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi Jadi Sorotan)
Sebelumnya kalangan ekonom juga menyatakan dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mencatat ada tiga program Nawa Cita di bidang ekonomi hingga kini belum memuaskan.
Ketiga program itu adalah kemandirian ekonomi, membangun Indonesia dari pinggiran, dan peningkatan produktifitas dan daya saing ekonomi. "Saya pikir pencapaiannya masih jauh dari harapan," katanya.
Bahkan dari sisi daya saing, dia melihat adanya penurunan. Enny mengacu pada Global Competitiveness Index yang dikeluarkan oleh World Economic Forum (WEF). Peringkat daya saing Indonesia dalam laporan tersebut berada di posisi 41. Padahal, tahun sebelumnya di peringkat 37 dan pada 2014 masih berada di posisi 31.
