Asumsi Makro APBN 2016 Beres, DPR Masih Persoalkan Suntikan Modal BUMN
Menanggapi pandangan Fraksi Gerindra, Golar dan PKS itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, sekalipun PMN tidak disetujui namun dana tersebut tidak bisa dialihkan sebagai belanja negara. Sebab, itu akan membuat defisit anggaran melebar atau bertambah 0,3 persen.
Terkait dana desa, dia menyatakan, hingga saat ini sudah ada beberapa daerah yang mendapatkan anggaran lebih dari Rp 1 miliar per desa. Ia pun menepis kekhawatiran bahwa dana yang diterima desa bakal mengecil. Pasalnya, desa tak hanya mendapat dana dari APBN, tetapi juga dari APBD dan pajak daerah.
Secara umum, Bambang menilai, APBN 2016 sudah lebih realistis dibandingkan anggaran negara tahun ini. “Pemerintah sudah lebih paham kondisi ekonomi global dan domestiknya, sekaligus memahami kendala-kendala yang ada,” katanya.
Berikut ini asumsi makro dan postur RAPBN 2016 yang sudah melalui pembahasan di Banggar DPR.
- Produk Domestik Bruto Rp 12.704,86 triliun, lebih rendah dari rancangan yang dismapaikan pemerintah pada 16 Agustus 2015 yang sebesar Rp 12.765,39 triliun.
- Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, lebih rendah dari usulan awal pemerintah sebesar 5,5 persen.
- Inflasi 4,7 persen (tidka berubah dari usulan pemerintah).
- Harga minyak Indonesia (ICP) US$ 50 per barel (usulan awal US$ 60).
- Lifting minyak rata-rata 830 ribu barel per hari (tetap).
- Nilai tukar rupiah Rp 13.900 per dollar Amerika Serikat (usulan awal Rp 13.400 per dollar AS).
- Pendapatan negara Rp 1.822,5 triliun, turun dari usulan awal pemerintah sebesar Rp 1.848,1 triliun.
- Pendapatan bersumber dari penerimaan pajak Rp 1.546,7 triliun (turun dari usulan awal pemerintah Rp 1.565,8 triliun).
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 273,85 triliun (usulan awal Rp 280,29 triliun).
- Belanja negara Rp 2.095,72 triliun, turun dari usulan awal Rp 2.121 triliun.
- Belanja pemerintah pusat Rp 1.325 triliun (usulan awal Rp 1.339 triliun).
- Transfer daerah serta dana desa Rp 770,2 triliun (turun dari usulan awal pemerintah Rp 782,2 triliun).
- Alhasil, defisit anggaran sebesar 2,15 persen dari PDB (usulan awal 2,14 persen). Namun, secara nominal, nilai defisit anggaran tetap Rp 273,18 triliun.
