Proyek Kereta Cepat, Pemerintah Tunggu Proposal Cina dan Jepang
?Paling cepat itu 2019, tergantung studi kelayakannya rampung,? kata Dedy.
Selain kedua negara, Bappenas memberikan kesempatan melakukan studi kelayakan kepada investor dari negara lainnya. Dengan demikian, pemerintah menjunjung prinsip keadilan dalam melakukan pembangunan infrastruktur.
?Karena bisa saja negara-negara seperti Korea Selatan dan Amerika Serikat ingin ikut studi dan menawarkan tawaran yang juga baik,? kata Dedy.
Pemerintah telah meneken nota kesepahaman studi kelayakan megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya dengan pemerintah Cina. Nota kesepahaman itu diteken ketika Jepang, melalui JICA baru merampungkan fase pertama studi kelayakan megaproyek tersebut.
Perjanjian tersebut diteken dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Cina pada beberapa waktu lalu. Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menandatangani nota kesepahaman tersebut dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi Cina untuk menggarap studi kelayakan megaproyek kereta cepat tersebut.
Meski sudah ada kerja sama dengan Jepang, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan Hanggoro Budi Wiryawan tidak mempermasalahkan nota kesepahaman baru antara Rini dan pemerintah Cina. Sebab, tutur dia, megaproyek tersebut akan digarap melalui proses lelang. ?Bahkan bisa saja digarap investor lain,? kata dia.
