Setop Jual Obligasi Global, Kemenkeu Fokus Cari Pinjaman Semester II
Berdasarkan catatan Kemenkeu, posisi utang pemerintah per akhir Juni 2020 meningkat menjadi Rp 5.264,07 triliun. Utang tersebut bertambah Rp 484,8 triliun dari posisi akhir 2019 sebesar Rp 4.779 triliun. Hal itu sejalan dengan kebutuhan dana untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi akibat Covid-19.
Dengan kenaikan tersebut, rasio utang pemerintah terhadap PDB membengkak hingga 32,67% dibandingkan akhir 2019 sebesar 29,8%. Rasio utang ini juga diprediksi akan terus meningkat hingga 2021.
Adapun komposisi utang pemerintah masih didominasi dalam bentuk Surat Berharga Negara yakni 83,9% atau Rp 4.472,22 triliun. Sedangkan porsi pinjaman 16,1% atau Rp 791,85 triliun.
Utang pemerintah dalam bentuk SBN terdiri dari SBN domestik Rp 3.280,02 triliun dan SBN valas Rp 1.192,21 triliun. SBN domestik berbentuk Surat Utang Negara Rp 2.665,48 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara Rp 614,54 triliun.
Sedangkan SBN valas berbentuk SUN tercatat Rp 939,06 triliun dan SBSN Rp 253,15 triliun. Pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp 9,8 triliun dan luar negeri Rp 782,04 triliun. Pinjaman luar negeri tercatat dalam bentuk bilateral Rp 305,26 triliun, multilateral Rp 434,35 triliun, dan bank komersial Rp 42,44 triliun.
