NIK Jadi NPWP, Sri Mulyani: Tak Semua Pemiliknya Harus Bayar Pajak
Di sisi lain, pemerintah menambah golongan tarif pajak untuk masyarakat berpendapatan Rp 5 miliar ke atas yakni sebesar 35%. Semula tarif pajak paling tinggi ditetapkan sebesar 30% untuk masyarakat berpendapatan Rp 500 juta ke atas.
Berdasarkan draft RUU HPP kesepakatan pemerintah dengan Komisi XI DPR diatur bahwa wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai peraturan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
"NPWP sebagaimana dimaksud bagi WP orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan (NIK)," bunyi pasal 1a dalam beleid tersebut.
Nantinya data NIK WP yang berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan diberikan kepada Kementerian Keuangan untuk selanjutnya diintegrasikan dengan basis data perpajakan. Ketentuan ini akan diatur dalam peraturan turunan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Kendati demikian, Dirjen Pajak juga dapat menerbitkan NPWP secara jabatan apabila WP orang pribadi tersebut tidak melakukan pendaftaran secara mandiri. Kewajiban perpajakan bagi WP yang NPWPnya diterbitkan secara jabatan dimulai sejak saat WP memenuhi syarat subjekti dan objektif paling lama 5 tahun sebelum diterbitkan NPWP.
