Sri Mulyani Minta Pemda Beri Bansos ke Ojek hingga Nelayan
Pemda juga diminta untuk melaporkan penganggaran dan realisasi atas belanja wajib tersebut kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Laporan penganggaran belanja wajib disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan ini. Sementara laporan realisasi belanja disetor ke DJPK paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.
Dalam keterangan sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24,17 triliun untuk bansos tambahan tahun ini. Dari anggaran tersebut, termasuk alokasi 2% dari DTU untuk berbagai tambahan bantuan di daerah.
Dari anggaran tersebut, alokasi Rp 14,4 triliun akan diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta keluarga. Setiap penerima akan mendapat Rp 600 ribu dengan pencairan dua kali masing-masing Rp 300 ribu.
Pemerintah juga menyiapkan dana Rp 9,6 triliun untuk bantuan subsidi upah (BSU). Bantuan ini diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Besaran bantuan sebesar Rp 600 ribu dengan sekali pencairan.
