Airlangga: Realisasi Sertifikasi Tanah Transmigrasi 23% dari Target
“Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 diharapkan mampu mendorong pencapaian realisasi Reforma Agraria yakni terkait program sertifikasi tanah transmigrasi dan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan,” kata Airlangga.
Airlangga juga mengatakan reformasi agraria ini berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat. Terlihat dari pendapatan per kapita penerima reforma agraria meningkat 20,02% pada tahun 2022.
Selain memperkuat regulasi, pemerintah juga berupaya meningkatkan efektivitas integrasi data reforma agraria melalui pembentukan sistem Bhumi GTRA.
Sistem Bhumi-GTRA merupakan platform untuk mengintegrasikan kegiatan penataan aset dan akses, dengan merujuk model konseptual Land Management Paradigm (LMP) yang merupakan fitur dari laman Bhumi ATR/BPN.
Sebagai informasi, dalam pertemuan puncak GTRA Summit Karimun 2023 lalu, telah disepakati Deklarasi Karimun untuk mewujudkan resolusi penyelesaian legalisasi aset permukiman di atas air, pulau-pulau kecil dan pulau terluar, penyelesaian konflik agraria pada aset BMN/BMD, BMN/BMD yang dikuasai oleh masyarakat, resolusi penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi, dan resolusi redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.
