Strategi Anies, Ganjar dan Prabowo Tangani Utang Luar Negeri RI

Ferrika Lukmana Sari
8 Januari 2024, 16:33
Prabowo
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.
Capres nomor urut dua Prabowo Subianto (kiri) menyampaikan pendapat disaksikan capres nomor urut satu Anies Baswedan (kanan), dan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo saat adu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). Debat kali ini bertemakan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.

"Jangan sampai utang, digunakan untuk kegiatan non produktif. Misalnya, utang dipakai untuk membeli alutsista bekas oleh Kemenhan. Itu bukan sesuatu yang tepat," katanya.

Ganjar Singgung Utang Belanja Pertahanan

Sementara capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai utang bisa mematikan, sehingga berutang harus hati-hati, terutama pada infrastruktur yang mempunyai risiko tinggi.

"Musti hitung betul, musti prudent betul, karena ini yang pernah dilakukan negara lain dan membikin negara kolaps karena utang," kata Ganjar.

Jika terkait pertahanan, maka harus dikuatkan industri dalam negeri. Artinya, pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi 7% dengan tata kelola yang baik sehingga indeks icore bisa turun 4%.

"Jika ini tidak dilakukan, maka tidak akan tumbuh ekonomi di tempat kita. Doing business perlu dilakukan," ujar Ganjar.

Pemerintah Pastikan Utang RI Masih Aman

Utang pemerintah tercatat sudah mencapai Rp 8.041 triliun hingga akhir tahun 2023. Kendati sudah melonjak tinggi, pemerintah menilai angka tersebut masih berada dalam batas aman.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto menekankan agar utang jangan hanya dilihat dari sisi nominal. Namun juga dilihat dari berbagai indikator portofolio utang, termasuk risiko utang.

Indikator lainnya, adalah rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan rasio utang RI terhadap produk PDB berada di level 38,11%, maka masih jauh dari batas rasio utang berdasarkan UU Keuangan Negara yang mengamanatkan tidak boleh lebih dari 60%.

"Per akhir November ada di 38,11%. Turun dari posisi Desember 2022 sebesar 39,7% dan puncaknya saat pandemi pada Desember 2021 yaitu 40,7%," jelas Suminto dalam konferensi pers realisasi APBN 2023 di Jakarta (2/1).

Demikian juga indikator risiko lain mengalami peningkatan. Misalnya dari sisi currency risk, proporsi utang RI dalam bentuk valas juga terus menurun.

Sebelum pandemi Covid-19, outstanding utang pemerintah terhadap mata uang asing atau foreign currency sebesar 37,9% dan mencapai 41% pada 2018. Sementara hingga November 2023, outstanding utang pemerintah terhadap foreign currency hanya 27,5%.

Dengan demikian, dari sisi currency risk dinilai sudah lebih baik. Sementara refinancing risk, average time to maturity atau rata-rata tenor dari utang pemerintah juga cukup panjang sekitar 8,1 tahun.

"Dari sisi market risk yang lain, risiko suku bunga di mayoritas utang pemerintah sekitar 82% juga fix rate sehingga tidak terlalu sensitif terhadap gerakan suku bunga yang ada di market,” ujar Suminto.

Halaman:
Reporter: Zahwa Madjid
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...