Penerimaan Pajak Melesat, Sri Mulyani Ungkap Langkah Penguatan DJP
Strategi Penerimaan Pajak 2024
Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan pada APBN 2024 sebesar Rp 1.988,9 triliun. Target tersebut naik dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya sebesar Rp 1.869,2 triliun.
Pada konferensi pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, pada Selasa (2/1), Sri Mulyani menekankan, bahwa pemerintah akan fokus dalam mencapai target penerimaan pajak tahun ini.
Salah satu strateginya dengan menambah program penerimaan pajak yang akan mulai dilaksanakan usai Pemilu 2024. Selain itu, beberapa reformasi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak setelah Pemilu.
Tak hanya itu, beberapa peraturan baru terkait perpajakan yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP akan segera diluncurkan sesuai jadwal.
"Beberapa reform yang dilakukan teman-teman dari DJP begitu selesai Pemilu, mulai masuk pembayaran SPT pajak pribadi dan PPH dengan berbagai macam peraturan UU HPP yang harus dilakukan dan core tax system yang harus terus kita implementasi sesuai jadwal. Ini akan beri kesibukan luar biasa,” ujarnya.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan mencatatkan penerimaan pajak mencapai Rp 1.869,2 triliun atau melampaui 108,8% dari target APBN 2023. Jumlah penerimaan pajak tersebut juga melampaui target selama tiga tahun berturut-turut.
Tercatat pada tahun 2021 penerimaan pajak Rp 1.278,63 triliun, setara 104% dari APBN dan pada 2022 mencapai Rp 1.716,77 triliun atau 115,6% dari APBN. Sementara pada 2023, penerimaan pajak berhasil melampaui target 102,8% atau sebesar Rp 1.869,2 triliun.
