Sri Mulyani: APBN Berperan Penting untuk Jaga Pertumbuhan Ekonomi RI

Ferrika Lukmana Sari
21 Februari 2024, 12:43
Sri Mulyani
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjalan keluar usai menghadiri penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11/2022). IHPS I Tahun 2022 yang diserahkan BPK diantaranya memuat 137 hasil pemeriksaan keuangan pemerintah pusat dengan capaiaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) tahun 2021 sebesar 95 persen.

Jokowi Optimis Ekonomi RI Tumbuh di 2024

Pada kesempatan berbeda, Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimis ekonomi Indonesia bisa tumbuha lebih baik pada tahun ini. Hal ini tercermin pada pertumbuhan ekonomi tahun lalu mencapai 5,05% dengan inflasi yang terkendali di level 2,57%.

Selain itu, kata Jokowi, cadangan devisa Indonesia mencapai di US$ 145 miliar dengan surplus neraca perdagangan sebesar US$ 36 miliar atau kira-kira Rp 570 triliun pada 2023.

"Current account deficit kita juga surplus di 0,16%. Saya kira angka-angka seperti ini yang harusnya kita optimis terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2024,” ujar Jokowi dalam Pertemuan Industri Jasa Keuangan 2024 di Jakarta, Selasa (20/2).

Meski demikian, Jokowi mengingatkan semua pihak di sektor jasa keuangan agar tetap waspada terhadap pergerakan ekonomi global dan masifnya disrupsi teknologi.

“Kita harus banyak belajar pada kasus-kasus masa lalu, baik di 1998, di Asian Financial Crisis, kemudian di 2008 juga ada global financial crisis, dan juga jatuhnya Silicon Valley Bank, yang mengharuskan kita untuk berhati-hati dalam menjaga industri keuangan kita, menjaga ekonomi kita,” ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga menekankan pentingnya menjaga ekonomi agar inklusif dan berkelanjutan serta memperkuat tingkat inklusi dan literasi keuangan.

“Tadi sudah disampaikan Pak Ketua OJK, OJK harus terus memperkuat inklusi dan literasi keuangan. Catatan saya disini, tingkat inklusi keuangan kita di angka 75% dan tingkat literasi keuangan kita masih di angka 65% di 2023,” kata dia.

Lebih lanjut, Kepala Negara ini juga mendorong pengembangan sektor UMKM melalui perbankan dan asuransi. Sehingga dibutuhkan strategi untuk meningkatkan kredit perbankan terhadap UMKM.

“Kredit perbankan untuk UMKM saat ini masih di angka 19%, ini perlu sebuah terobosan, perlu sebuah strategi agar ada peningkatan kredit perbankan terhadap UMKM sehingga kita bisa melihat UMKM kita tumbuh dengan baik,” ujarnya.

Halaman:
Reporter: Ferrika Lukmana Sari
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...