CISDI: Penerapan Cukai Minuman Manis Bisa Hemat APBN Rp 40,6 Triliun
Dengan begitu, penerapan cukai MBDK akan berdampak positif terhadap sektor kesehatan dan ekonomi secara luas. Mengingat, studi ini terbatas hanya menganalisa beban penyakit diabetes melitus tipe 2 akibat keterbatasan data.
Sedangkan, banyak penyakit tidak menular (PTM) lain justru dapat timbul akibat konsumsi MBDK berlebihan. Atas pertimbangan tersebut, CISDI memberikan empat rekomendasi kepada pemerintah:
- Terapkan segera cukai MBDK yang dapat meningkatkan harga jual produk MBDK di pasar minimal 20%
- Alokasikan hasil pungutan cukai untuk membiayai program dan fasilitas kesehatan masyarakat
- Terapkan kebijakan yang mendukung terbentuknya gaya hidup dan lingkungan sehat, seperti pelabelan gizi pada bagian depan kemasan dan pelarangan iklan produk mengandung garam, gula dan lemak tinggi.
- Kembangkan edukasi dan promosi kesehatan tentang dampak konsumsi gula berlebihan.
Dorong Penerimaan Cukai RI
Pada November 2023 lalu, pemerintah berencana memungut cukai MBDK dan produk plastik mulai pada tahun ini. Melalui penerapan cukai baru tersebut, diharapkan dapat menyumbang penerimaan negara sebesar Rp 4,4 triliun.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan rencana pengenaan cukai plastik dan minuman berpemanis masih dalam proses persiapan. Sebab, kebijakan ini masih membutuhkan kajian lebih lanjut.
Meski demikian, menurut dia, pemerintah telah mematok target penerimaan dari kedua cukai baru tersebut. Kebijakan cukai plastik dan MBDK diharapkan dapat mendorong penerimaan cukai yang diproyeksikan naik 8,3% pada 2024.
"Untuk tahun 2024 target cukai plastik dan MBDK yang diusulkan dalam RAPBN adalah sebesar Rp. 4,4 triliun," ujar Nirwala kepada Katadata.co.id, Kamis (22/11/23).
