Berita Cukai MBDK Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Cukai MBDK berlaku pada semester II-2025. Pungutan ini diperlukan demi menekan prevalensi diabetes di Indonesia.

Pada semester II 2025, pemerintah akan menerapkan cukai pada minuman berpemanis kemasan dengan tujuan mengendalikan konsumsi gula tambahan dan memperbaiki kesehatan publik di Indonesia.

Kementerian Keuangan masih belum menetapkan jadwal pasti penerapan cukai minuman berpenanis (MBDK), dengan pemerintah menggantungkan keputusan pada kondisi ekonomi dan sosial 2025.

Telisa Aulia Falianty dari LPEM UI mendesak pemerintah menunda cukai minuman berpemanis mengingat penerapan PPN 12% pada 2025, yang dapat mempengaruhi produksi dan harga jual produk.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan target pendapatan negara dari cukai minuman berpemanis di tahun 2025 dengan total penerimaan mencapai Rp 3,8 triliun, turun dari tahun sebelumnya.

Tahap akhir cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK akan tergantung keputusan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Pemerintah Indonesia akan mengenakan cukai pada minuman berpemanis pada 2025 sebagai bagian dari upaya meningkatkan penerimaan negara dan menekan prevalensi penyakit seperti diabetes.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan penerapan cukai minuman berpemanis pada 2025 demi mengendalikan konsumsi gula dan mendukung penerimaan negara.

Pengusaha mamperkirakan pengenaan cukai minuman berpemanis dapat mengerek harga produk pangan olahan hingga 30%.

Pengusaha menawarkan peta jalan untuk menurunkan konsumsi masyarakat terhadap gula, garam, dan lemak sebagai alternatif penerapan cukai minuman berpemanis.

Pemerintah menargetkan penerimaan cukai sebesar Rp 244,19 triliun pada 2025. Nilai ini naik 5,9% demi mengoptimalisasi ekstensifikasi cukai.

Pemerintah sangat hati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai. Dengan memperhatikan aspek ekonomi masyarakat, nasional, industri, dan kesehatan

Penerapan cukai plastik dan minuman berpemanis dinilai tidak mudah meski aturannya sudah ada. Belum lagi, pemerintah harus memperhatikan kesiapan industri.

Kementerian Perindustrian menyebut, aturan Standar Nasional Indonesia atau SNI akan digunakan untuk membatasi konsumsi gula masyarakat. Bagaimana dengan rencana penerapan cukai MBDK?

Implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dinilai dapat menghemat Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 40,6 triliun. Hal tersebut diungkapkan dalam riset CISDI.