Sri Mulyani Tarik Utang Baru Rp 72 Triliun Meski APBN Surplus
Kementerian Keuangan juga akan menjaga strategi pembiayaan utang agar tetap dilakukan secara fleksibel dan oportunistik dengan mempertimbangkan aspek waktu (timing), nilai pembiayaan (sizing), tenor, diversifikasi pembiayaan atau instrument mix, dan diversifikasi mata uang atau currency mix.
"Agar volatilitas global tidak berimbang kepada APBN dan pembiayaan, kita akan terus memperhatikan timing dan sizing. Kita juga perlu melakukan diversifikasi instrumen [pembiayaan] kita, agar APBN terjaga dari kondisi dinamika global dan nasional yang cukup tinggi," ujarnya.
Alasan Pembiayaan Utang RI Turun
Pembiayaan utang Indonesia menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun belakangan. Sri Mulyani sempat menyampaikan, bahwa penurunan realisasi pembiayaan utang karena APBN mencatatkan surplus hingga Juni 2023.
Tercatat realisasi pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp 166,5 triliun pada semester I 2023, atau lebih rendah dibandingkan realisasi Juni tahun sebelumnya sebesar Rp 196,9 triliun.
"Karena penerimaan negara sangat kuat dan kita tetap menjaga disiplin fiskal sampai dengan semester I 2023. Pembiayaan utang hanya terealisasi Rp 166,5 triliun, padahal total pembiayaan tahun ini seharusnya Rp 696,3 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (24/7/23).
Jika dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi pembiayaan utang turun 15,4% pada semester I 2023. Tren penurunan itu terus dijaga di tengah kenaikan suku bunga dan volatilitas yang tinggi di pasar global.
Salah satu yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah eksposur atau risiko pembiayaan. Pemerintah kemudian memilih opsi untuk menurunkan pembiayaan utang dan menjaga defisit APBN. Dengan strategi itu, rating kredit pemerintah tetap positif.
"Ini yang menyebabkan Indonesia terus mendapatkan asesmen positif dari rating kredit, termasuk dalam hal outlook dari Indonesia credit rating yang dianggap stabil dalam suasan global, yang semuanya cenderung negatif dan melemah," kata dia.
