Utang Pemerintah Berpotensi Naik Akibat Pelemahan Rupiah
"Masih banyak faktor yang akan bisa memperkuat kembali nilai tukar rupiah dan masih terlalu dini untuk menyimpulkan masalah geopolitik akan berlangsung lama," ujarnya.
Selain itu, kata Yusuf, dampak kenaikan harga minyak dunia bersifat jangka pendek. Sehingga, dampaknya tidak akan terlalu signifikan terutama terhadap kenaikan utang pemerintah.
Di sisi lain, secara total proporsi utang pemerintah dari kurs valuta asing (valas), masih lebih kecil jika dibandingkan dengan persentase utang dalam bentuk rupiah.
Hal ini berdasarkan data Kemenkeu, total penerbitan surat berharga negara mencapai Rp 7.278,03 triliun pada Januari 2024. Terdiri surat utang domestik Rp 5.873,38 triliun dan valas Rp 1.404,65 triliun.
Meski demikian, instrumen pinjaman pemerintah yang justru perlu diantisipasi. Karena saat ini, proporsi pinjaman luar negeri berdenominasi dolar mendominasi utang pemerintah dalam bentuk pinjaman.
Tercatat pinjaman dari luar negeri mencapai Rp 938,83 triliun, atau mendominasi total pinjaman pemerintah pada Januari 2024. Sementara pinjaman dalam negeri hanya sebesar Rp 36,23 triliun.
Jika pinjaman ini jatuh tempo pada tahun ini, maka akan ada tambahan pembayaran utang karena ada selisih nilai tukar rupiah dari pinjaman luar negeri. Selisih ini terjadi karena nilai tukar dolar AS makin mahal terhadap rupiah.
“Selain itu, ada biaya komitmen dari pinjaman luar negeri yang diberikan, ketika tidak digunakan secara baik, maka commitment fee ini akan lebih besar, karena ada selisih dari pelemahan rupiah,” ujarnya.
