Airlangga Klaim Jakarta dan IKN Lolos dari Jebakan Kota Berpendapatan Menengah
Buat ringkasan dengan AI
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim bahwa Jakarta dan Ibu Kota Negara atau IKN sudah lolos dari middle income trap atau kota berpendapatan menengah.
Menurut Airlangga, pendapatan per kapita Jakarta sudah mencapai US$ 21 ribu. Pendapatan per kapita sendiri adalah besaran pendapatan rata-rata semua penduduk.
"Kalau kita mau masuk lagi ke puncak Jakarta yaitu di Jakarta Pusat itu sudah US$ 50 ribu. Jadi aglomerasi Jakarta itu sudah setara dengan negara-negara lain termasuk Singapura," kata Airlangga saat menghadiri perayaan Hari Jadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke-58 di Jakarta, Kamis (25/7).
Selain Jakarta, Kalimantan Timur yang merupakan lokasi IKN juga sudah lolos dari middle income trap. Termasuk juga Kalimantan Utara yang menurut Airlangga sudah lolos dari middle income trap karena pendapatannya sudah sekitar US$ 17 ribu.
Untuk itu, Airlangga memastikan pada selanjutnya akan memetakan seluruh provinsi. "Kita lihat economic driver-nya seperti apa, kita lihat kesejahteraan sosialnya seperti apa dan juga dikejar tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinannya," ujar Airlangga.
Sumatera Selatan dan Ogan Komering Ilir
Airlangga memastikan saat ini sudah memiliki data dan akan mengupayakan setiap daerah bisa seperti Jakarta dan Kalimantan Timur. Bahkan, ia menyebut Sumatra Selatan dan Ogan Komering Ilir sudah lolos middle income trap.
"Jadi ini satu hal yang harus kita kejar. Tetapi kuncinya kelihatan, harus ada driver ekonomi di kabupaten kota yang extraordinary. Jadi bukan yang hanya unggul rata-rata, tetapi yang unggul secara nasional." kata Airlangga.
Ia melihat kedepan Indonesia bisa mendorong percepatan akselerasi menuju middle income trap supaya bisa lepas pada 2030-2032. Untuk itu, Airlangga menegaskan Indonesia saat ini sudah masuk ke dalam tahapan aksesi menuju Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
"Dalam aksesi OECD itu beberapa tahapan kita sudah comply. Misal sebagian dari lingkungan hidup, sebagian dari pengelolaan BUMN. Memang kita tidak mulai dari nol, oleh karena itu tiga tahun ke depan kita akan akselerasi," ujar Airlangga.
Airlangga menambahkan, aksesi OECD sudah masuk dalam pembangunan jangka Panjang Indonesia pada 2025-2045. Sehingga, pemerintah pusat akan akan mendorong kepala daerah mengaktifkan penggerak ekonomi usai Pilkada.
