Dukung Krakatau Steel, DPR Minta Pemerintah Perketat Impor Baja
Pemerintah diminta untuk lebih melindungi dan memperkuat industri baja nasional, termasuk di dalamnya produsen baja pelat merah, PT Krakatau Steel Tbk, dengan memperketat kebijakan impor baja. Hal ini demi mewujudkan kemandirian industri baja nasional.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurahman mengatakan bahwa industri baja adalah industri yang diperlukan dalam kehidupan. Konsumsi baja Indonesia masih sangat rendah harus bisa dimanfaatkan Krakatau Steel untuk meningkatkan penjualan domestik maupun ekspor.
“Sudah sepatutnya pemerintah turut mendukung pengetatan impor baja melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak pada industri nasional. Kebijakan ini seperti anti dumping baja, pegawasan barang masuk di pelabuhan, dan sebagainya”, ujar Maman dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/9).
Hal tersebut ia sampaikan ketika melakukan kunjungan kerja ke Krakatau Steel, Kamis (9/9), bersama rombongan Komisi VII DPR. Kunjungan kerja ini bertujuan melihat langsung dan memperoleh informasi terkait penggunaan industri baja yang dijalankan Krakatau Steel.
Khususnya fasilitas baru Hot Strip Mill #2, kemudian memperoleh informasi terkait progres sektor industri baja yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia, serta memperoleh informasi terkait kendala maupun dukungan yang dibutuhkan untuk menperkuat industri baja domestik.
Selain itu Maman mengapresiasi upaya manajemen Krakatau Steel dalam memperbaiki kinerja keuangannya, dari yang sebelumnya merugi, menjadi perusahaan baja yang untung pada tahun lalu.
Sementara itu Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan bahwa perusahaan berkode emiten KRAS ini kini semakin kompetitif. Biaya operasi turun sebesar 28% sehingga mampu melakukan penghematan Rp1,9 triliun pada 2020. Alhasil perusahaan meraih laba sebesar Rp 333,5 miliar.
