Tiga PR Besar Kementerian ESDM demi Target Iklim Jangka Panjang
Kementerian ESDM mempunyai pekerjaan rumah yang cukup berat pada tahun-tahun mendatang. Pasalnya, ada tiga target besar yang harus dipenuhi pemerintah Indonesia di dalam pengembangan energi demi mengejar target iklim nasional.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial memerinci tiga target besar tersebut yakni pertama, target jangka pendek yakni porsi energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23% dalam bauran energi nasional pada tahun 2025.
Kedua, target jangka menengah yakni pencapaian target NDC (Nationally Determined Contribution) untuk menurunkan emisi karbon sebesar lebih dari 300 juta ton CO2e dengan upaya sendiri dan 450 juta ton CO2e dengan bantuan internasional.
Ketiga, target jangka panjang yaitu mengejar target net zero emission atau nol emisi karbon pada 2060 atau lebih cepat. Meski begitu, ketiga target tersebut sangat bergantung pada bantuan internasional.
"Kunci utama yang harus dilakukan oleh pemerintah, yakni pengembangan EBT, phasing out PLTU dan percepatan kendaraan listrik," kata dia dalam Indonesia Economic Outlook 2022 - HIPMI - DAY 2, Rabu (26/1).
Menurut Ego, pemerintah sejauh ini tetap berkomitmen untuk melaksanakan transisi energi. Namun pada dasarnya akan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri terlebih dulu.
Di tengah transisi energi, Ego menilai sektor migas masih memiliki peran yang cukup vital, terutama dalam pemenuhan energi nasional. Gas misalnya, merupakan energi yang paling bersih dibandingkan sumber energi fosil lainnya.
"Gas bumi dimanfaatkan sebagai energi transisi belum bisa penuhi kebutuhan listrik 100% dari EBT. Serta juga digunakan back up (cadangan) pembangkit energi terbarukan yang sifatnya intermiten," katanya. Simak databoks berikut:
Sehingga kebutuhan migas di tahun-tahun mendatang diproyeksikan masih akan terus meningkat. Karena itu pemerintah menetapkan pencapaian target produksi minyak 1 juta barel per hari (bph) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030.
Sementara dalam mencapai net zero emission pada 2060, pemerintah juga telah menyusun rencana untuk phase out PLTU baik itu milik PLN maupun IPP. Adapun berdasarkan kontrak maksimal 30 tahun, PLTU-PLTU tersebut kemudian digantikan oleh pembangkit EBT. "PLTU masih bertambah hingga 2026 dari program 35 ribu GW akan turun mulai 2031," kata Ego.
