Greenpeace: Penundaan Pajak Karbon PLTU Hambat Transisi Energi RI
Pemerintah menunda penerapan pajak karbon terhadap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang sedianya pada 1 April 2022 menjadi Juli 2022. Direktur Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, mengatakan penundaan ini berimplikasi pada melambatnya proses transisi energi.
“Kami sebetulnya menyesalkan penundaan penerapan pajak karbon. Karena menurut kami pajak karbon ini merupakan inisiatif yang baik sekali,” kata Leonard saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Selasa (5/4).
Leonard menambahkan, besaran harga pajak karbon senilai Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) dirasa terlalu minim. Seharusnya pajak karbon yang dikenakan kepada pihak PLTU batu bara berada di harga Rp 75 per CO2e seperti yang diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Dalam simulasi yang tersirkulasi luas nilainya harus tinggi, idealnya Rp 75 per kilo atau Rp 75 ribu per ton emisi. Yang bisa dimanfaatkan sebagai insentif tidak langsung kepada investasi energi terbarukan,” sambungnya.
Seperti diketahui, Indonesia memiliki wacana untuk menghentikan aktivitas PLTU batu bara secara bertahap hingga 2060 sebagai upaya transisi energi. Pada kesempatan tersebut, Greenpeace menilai pemensiunan PLTU bisa dilakukan secara lebih cepat di tahun 2040.
“Tinggal mau gak secara politik pemerintah untuk melakukannya. 2040 itu tidak melompat, kalau misalnya Greenpeace minta besok seluruh PLTU baru bara berhenti, itu yang namanya melompat,” ujarnya.
Transisi energi fosil ke energi terbarukan perlu dilakukan secara cepat agar kerugian yang harus ditanggung oleh Pemerintah akibat krisis iklim dan bencana alam tidak terus membengkak. Selain itu, kerusakan lingkungan juga berdampak pada Kesehatan masyarakat.
Baru-baru ini polusi debu batu bara ditemukan di perumahan warga di Marunda, Jakarta Utara. “Pemerintah harus menciptakan iklim invetasi yang pemihakannya kepada masa depan bukan kepada masa lalu,” ujarnya.
Pengamat Ekonomi Energi dan Pertambangan Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai pengerjaan aturan pajak karbon sepantasnya dilakukan dengan hati-hati.
“Harus hati-hati ini ya, undang-undangnya sudah ada tapi memang aturan turunannya harus lengkap dulu. Kalau masih bolong-bolong malah jadi kontra produktif. Kalau ada perusahaan yang menghasilkan banyak karbon maka pajaknya akan semakin tinggi, saya kira itu bagus,” kata Fahmy kepada Katadata.co.id, Selasa (5/4).
Fahmy menyebut aturan tentang pajak karbon sangat baik dilakukan untuk mendorong transisi ke energi bersih. Kejelasan aturan mengenai sektor apa saja yang terkena pajak dan tarif perlu diatur secara rigid.
“Pajak karbon adalah salah satunya, ada upaya lain untuk menghasilkan energi bersih seperti mengubah penggunaan batu bara yang kotor untuk melakukan gasifikasi yang bisa mengganti gas LPG,” ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penundaan pajak karbon lantaran pemerintah masih perlu berkoordinasi untuk mensinkronkan peta jalan agar pelaksanaannya berjalan baik.
Sri Mulyani menjelaskan, terdapat kerumitan yang muncul dari rencana pengenaan pajak karbon. Saat ini, pajak karbon yang dikenakan antara satu negara dengan negara lain sangat berbeda. Hal ini berpotensi memunculkan kebocoran yang ingin dihindari pemerintah.
"Ada negara yang mematok harganya US$ 3, US$ 25, bahkan US$ 40. Harga berbeda-beda akan membuka kemungkinan kebocoran. Jadi rezim dan kebijakan pasar karbon ini memang cukup rumit," ujar Sri Mulyani beberapa waktu lalu.
Oleh karena itu, menurut Sri Mulyani, Indonesia akan menerapkan kebijakan ini secara berhati-hati dan bertahap. Apalagi, Indonesia saat ini masih dalam proses pemulihan ekonomi. "Climate change ini hampir dipastikan terjadi jika melihat kenaikan suhu dunia. Oleh karena itu, kami tetap menyiapkan perangkat regulasi," ujarnya.
