Faktor kedua yang membuat kesenjangan ekonomi semakin melabar adalah banyak orang kaya yang berada di sektor-sektor menguntungkan selama masa pandemi. Hal ini juga seiring dengan perubahan konsumsi masyarakat yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah.
Para konglomerat banyak masuk ke sektor teknologi digital. “Seperti jasa pesan antar makanan, e-commerce, dan teknologi finansial (fintech) untuk mempertahankan, bahkan menambah, kekayaannya,” ucapnya.
Sampai Kapan Ketimpangan Ekonomi Terus Melebar?
Bhima memprediksi, pada September 2021 ini, jumlah orang miskin akan naik satu juta sampai 1,5 juta orang. Tekanan ekonomi tahun ini semakin besar dibandingkan September 2020 lalu.
Kondisi ini juga dipengaruhi dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat sejak 3 Juli lalu. Sedangkan jumlah perlindungan sosial bagi masyarakat sangat kecil, hanya 1,1% dari besaran produk domestik bruto Indonesia. “Akan sulit menopang ekonomi rakyat agar tidak jatuh di bawah garis kemiskinan,” katanya.
Data BPS pada Maret 2020 menunjukkan, garis kemiskinan negara ini sebesar Rp 454.652 per bulan. Rata-rata rumah tangga miskin memiliki 4,66 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, rata-rata besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin adalah Rp 2.118.678 per bulan.
Pemerintah memberikan bantuan sosial saat pandemi, salah satunya berupa uang tunai sekitar Rp 300 ribu per keluarga per bulan. “Jumlah tersebut sangat tidak cukup. Idealnya harus lebih tinggi dari rata-rata garis kemiskinan,” kata Bhima.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim penyaluran anggaran perlindungan sosial sepanjang tahun lalu berhasil menahan kenaikan angka kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah menyalurkan anggaran perlindungan sosial melalui program pemulihan ekonomi nasional atau PEN mencapai Rp 216 triliun pada tahun lalu.
"Program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah dalam PEN berhasil melindungi kelompok paling rentan," kata Sri Mulyani dalam sidang paripurna DPR RI, Kamis lalu.
Ia juga mengatakan, penyaluran bantuan sosial berhasil menjaga kenaikan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan naik, dari 9,78% pada Maret 2020 menjadi 10,14% pada Maret tahun ini. Sebanyak 1,12 juta orang jatuh miskin dalam setahun terakhir menjadi 27,54 juta orang.
Meskipun program PEN efektif mengurangi lonjakan pengangguran, Sri Mulyani mengatakan tingkat pengangguran terbuka pada tahun lalu merupakan yang terburuk dalam enam tahun terakhir. Tingkat pengangguran pada Agustus 2020 mencapai 7,07% atau 9,8 juta orang. Angkanya melonjak dibandingkan Maret 2020 yang mencapai 5,23% atau 7,01 juta orang.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran PEN pada tahun lalu mencapai Rp 575,8 triliun, atau 82,83% dari pagu Rp 695,2 triliun. Realisasi anggaran perlindungan sosial mencapai Rp 216,6 triliun atau 94% dari pagu Rp 230,21 triliun.
Dampak Ketimpangan Ekonomi
Piter menyebut, dampak pelebaran ketimpangan ekonomi ini akan mengarah ke persoalan sosial. Pertambahan penduduk miskin akan memberi beban pada perekonomian.
Akhirnya, timbul permasalahan sosial, seperti kriminalitas. “Sedangkan perekonomian akan terus bergerak. Meskipun akan melambat tapi itu bagian siklus, bukan masalah,” ujar Piter.
Hal serupa juga Bhima utarakan. Permasalahan sosial di tengah masyarakat akan meningkatkan ongkos ekonomi. Ketimpangan ini akan menghambat pemulihan ekonomi nasional.
“Banyak orang kaya melakukan lindung nilai dengan bergeser ke sektor keuangan, seperti bitcoin. Jadi, kalau uangnya berkumpul disitu, maka ekonomi akan macet,” katanya.
Berbeda dengan masyarakat kelas menengah ke bawah. Ketika dapat uang, mereka akan langsung membelanjakan uangnya. Perputaran ekonomi akan lancar karena uang mengalir ke sektor riil.
Pajak Bagi Orang Kaya
Bhima mengatakan, berdasarkan berbagai studi, jalan satu-satunya yang paling efektif dalam mereduksi ketimpangan adalah melalui pajak. Urusan terkait reformasi pajak harus segera diselesaikan oleh pemerintah.
“Pemerintah didorong untuk menaikkan tarif PPh (pajak penghasilan) untuk penghasilan di atas Rp 500 juta itu jadi 40% sampai 45%,” katanya.
Pemerintah harus mewujudkan penguatan keadilan perpajakan. Orang kaya harus dikenakan pajak yang sesuai dengan penghasilannya.
Peter juga mengusulkan solusi yang sama. Ia mengatakan, pajak bagi orang kaya ini adalah wujud dari keadilan perpajakan. Sebagai upaya mengentaskan kemiskinan juga menurunkan ketimpangan yang ada saat ini.
Selanjutnya, anggaran pajak tersebut dipergunakan untuk membantu kelompok miskin melalui program-program pemerintah. “Program tersebut harus diinisiasi dengan memberi pendidikan juga pekerjaan kepada masyarakat dalam rangka mengurangi kemiskinan,” katanya.
Penyumbang bahan: Alfida Febrianna (magang)
Masyarakat dapat mencegah penyebaran virus corona dengan menerapkan 3M, yaitu: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak sekaligus menjauhi kerumunan. Klik di sini untuk info selengkapnya.
#satgascovid19 #ingatpesanibu #pakaimasker #jagajarak #cucitangan
