Negara lainnya meliputi India, Cina, Jepang, dan Vietnam. Investasi tersebut melibatkan lebih dari 600 unit PLTU baru.
Energi Fosil Masih Dibutuhkan?
Indonesia sudah memiliki target bebas emisi karbon pada 2060. Patokan ini terlambat selisih 10 tahun dengan ketentuan Perjanjian Paris 2015.
Pemerintah menargetkan pada 2030 pengurangan emisi gas rumah kaca sebanyak 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyebut, transisi energi seharusnya tidak hanya mengubah sumber tapi juga sistemnya. Termasuk di dalamnya, penggantian pembangkit dan penambahan infrastruktur.
Indonesia baru memasang 10.491 gigawatt kapasitas energi terbarukan pada Desember 2020. Angka ini hanya naik 188 megawatt dari tahun sebelumnya.
Laporan IESR yang berjudul Deep Decarbonization of Indonesia’s Energy System: A Pathway to Zero Emissions by 2050 menunjukkan, antara 2005 dan 2019, negara ini telah menambah 25 gigawatt PLTU. Peningkatannya mencapai 260% dalam 14 tahun.
Belum lagi rencana pemerintah untuk terus menambah kapasitas PLTU batubara. Targetnya adalah 57 gigawatt pada 2028.
Produksi batubara Indonesia pun cenderung naik. Pada 2020, totalnya mencapai 550 juta ton. Sebanyak 72% untuk pasar ekspor, seperti Cina dan India.
Kebijakan penggunaan energi terbarukan masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.
Kedua aturan itu, menurut Fabby, belum dapat mengakomodasi transisi energi. Pasalnya, pemerintah pun masih menggodok rancangan undang-undang (RUU) tentang Energi Baru Terbarukan (EBT).
Sebagian besar negara yang tergabung dalam G20, termasuk Indonesia, telah sepakat untuk meningkatkan penggunaan energi terbaukan. Paling tidak pemakaiannya sekitar 20% sampai 40% dari kebutuhan.
Kesadaran ini pun juga sudah tercantum dalam ratifikasi Perjanjian Paris. Perjanjian ini merupakan Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCC) yang mengawal reduksi emisi karbon mulai berlaku pada 2020.
Beberapa negara saat ini mencoba melepaskan diri dari energi fosil. Italia akan lepas dari batu bara pada 2025 dan Denmark pada 2028. Lalu, 80% pembangkit listrik di Amerika Serikat akan memakai energi terbarukan pada 2030 dan 100% pada 2035.
Komitmen tersebut memerlukan jalan panjang bahkan untuk negara maju sekalipun. “Beberapa negara maju telah menetapkan untuk phase out PLTU antara 2022 sampai 2030,” kata Fabby.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan energi terbarukan, seperti matahari dan angin, sifatnya masih bersifat intermitent. Artinya, sumber energinya tidak tersedia terus-menerus.
Kehadiran energi fosil, seperti dari batu dan gas, masih dibutuhkan. “Negara Eropa mengarah ke transisi tapi mereka juga masih membutuhkan batu bara karena lebih murah,” ujarnya.
Pada pertemuan Konferensi Perubahan Iklim PBB, Conference of Parties 26 (COP26), pada November nanti akan menjadi momen penting. Banyak pihak meragukan keberhasilannya apabila negara miskin dan berkembang tidak mendapat pendanaan dan bantuan dari negara kaya untuk melawan perubahan iklim.
Mamit mengatakan, sebenarnya negara maju sudah memberikan komitmen pendanaan tersebut. Angkanya sekitar US$ 100 miliar. “Tetapi realisasinya sejauh ini baru sepertiga bantuan diberikan,” ucapnya.
Penelitian yang dikeluarkan lembaga think-tank independen berbasis di Inggris, ODI, menemukan hanya German, Norwegia dan Swedia yang telah membayarkan seluruh bagian mereka. Sedangkan Australia, Kanada, Selandia Baru, Portugis dan AS baru membayar 20% dari komitmennya.
Kemampuan negara maju untuk memenuhi komitmen pendanaan iklim sangat penting untuk keberhasilan KTT COP26. Komitmen ini, Mamit mengatakan, dibutuhkan untuk membangun koalisi antar-negara sehingga target pengurangan emisi karbon dapat tercapai.
Penyumbang bahan: Amartya Kejora dan Dhia AL Fajr (magang)
