Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Hermanto ditagih oknum BPK sebagai uang pelicin predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
BPK menyoroti realisasi anggaran yang tinggi belum selaras dengan pencapaian target pembangunan, sehingga mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meningkatkan efektivitas pengalokasian APBN.
MoU PLN, Kementerian BUMN, dan BPKP menjadi upaya bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah tata kelola korporasi demi menuju korporasi dengan tata kelola yang baik dan bersih.
BPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI yang terjadi di era mantan menteri Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mencapai Rp 17.6 miliar.
BPK menyampaikan laporan hasil pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara terkait dua proyek yang digarap Pertamina kepada KPK dengan indikasi kerugian negara mencapai Rp 2,7 triliun.
Menteri ESDM Arifin Tasrif membela Freeport terkait laporan BPK yang menyebutkan bahwa perusahaan tersebut seharusnya terkena denda lebih dari Rp 7 triliun atas keterlambatan proyek smelter.