Berita APBD Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Para kepala daerah memprotes pemangkasan dana transfer ke daerah tahun 2026 dari Rp 919 triliun pada 2025 menjadi Rp 692,995 triliun; mengungkap dampak signifikan terhadap upah ASN dan infrastruktur

Kemenkeu mengatur penggunaan anggaran transfer ke daerah untuk memaksimalkan belanja pemerintah daerah, memastikan efektivitas dan fokus capaian pelayanan publik.

Leony Vitria Hartanti mengkritik realisasi APBD Pemkot Tangerang Selatan 2024, soroti pengeluaran tinggi untuk souvenir dan rendah untuk bantuan sosial.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengumumkan kelanjutan normalisasi Kali Ciliwung di tahun 2026, menargetkan pembebasan lahan dan penyelesaian konstruksi fisik.

Mendagri Tito Karnavian, menyampaikan sebanyak 350 kabupaten memiliki potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang rendah.

Diskusi mengenai pajak PPh Pasal 21 yang ditanggung untuk anggota DPR mencuat, dipicu oleh persepsi ketidakadilan di tengah ekonomi sulit, meskipun sesungguhnya anggota DPR tetap terkena pajak.

Rata-rata kabupaten/kota sangat mengandalkan dana transfer, yakni mencapai 81% dari total anggaran.

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, mendesak efisiensi anggaran APBN dan APBD yang telah berhasil memotong Rp 8,9 triliun dari anggaran Kementerian Keuangan.

PT MRT Jakarta (Perseroda) berencana melakukan studi terkait perluasan rute layanan ke wilayah Tangerang Selatan tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Jika surplus anggaran dapat dicapai, pemerintah Jakarta harus mengeluarkan setidaknya Rp 5 triliun setiap tahun untuk tanggul laut sepanjang 19 kilometer," kata Pramono.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan renovasi rumah untuk warga kurang mampu kini bergantung pada gotong royong dan kolaborasi, tanpa menggunakan dana APBN atau APBD.

Program sarapan gratis bagi siswa sekolah yang dicanangkan Gubernur Jakarta Pramono Anung mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat.

Pilkada ulang akan digelar di 24 daerah menelan anggaran sebesar Rp 719 miliar. Mendagri Tito Karnavian berharap anggaran tersebut dapat menggunakan APBD dan tak membebankan APBN.

Pemerintah melakukan pemangkasan anggaran sebagai upaya upaya efisiensi dalam APBN 2025. Salah satu sektor yang terkena dampaknya adalah pembangunan IKN.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengatakan alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah idealnya mencapai 3 persen dari APBD untuk memaksimalkan upaya pengurangan sampah.