Berita PLTS Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Harga panel surya turun 66% dalam lima tahun terakhir mendorong adopsi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di kawasan Asia Tenggara.

Tercatat sebanyak 257 waduk dan danau di seluruh Indonesia berpotensi untuk menjadi lokasi PLTS terapung dengan total kapasitas 14,7 GW.

Nantinya, seluruh listrik yang diproduksi PLTS di Indonesia tersebut akan dieskpor kembali ke Singapura.

PLN Batam dan PT Aruna Cahaya Pratama (Aruna PV) mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) ground-mounted di Purakarta, Jawa Barat.

Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 berpotensi menjadi pembuka jalan bagi Indonesia untuk dapat ekspor listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura.

Menurut IESR, aturan TKDN yang sebelumnya tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian nomor 52 tahun 2012 menjadi kendala bagi pelaksanaan proyek energi terbarukan di Indonesia.

PLTS terapung Saguling akan dikelola oleh PT Indo ACWA Tenaga Saguling yang merupakan joint venture antara PLN Indonesia Power dengan ACWA Power, perusahaan dari Arab Saudi.

Kolaborasi di antara PLN dan GD Power berperan penting dalam pengembangan energi hijau di Indonesia.

PLTS Terapung Karangkates diproyeksikan mampu memproduksi listrik bersih hingga 219 Gigawatt hour (GWh) untuk menyuplai kebutuhan listrik di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur.

Proyek yang dikembangkan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling dengan kapasitas 92 Megawatt peak (MWp) yang berlokasi di Jawa Barat.

Indonesia tertinggal cukup jauh dalam perkembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) jika dibandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara.

BRIN mencatat terdapat setidaknya empat tantangan dalam pengembangan bauran energi khususnya energi surya di Indonesia.

Asosiasi Energi Surya Indonesia menyambut baik aturan baru yang menurunkan ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Kementerian ESDM menurunkan komposisi tingkat komponen dalam negeri atau kandungan lokal pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 20 persen dari sekitar 40 persen.

Pemerintah akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mampu menyelesaikan komitmennya setelah diberikan relaksasi untuk impor komponen PLTS.