PAJAK: Berita Pajak Terbaru - DJP Online - Info Perpajakan

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai insentif pajak yang sangat besar tersebut berpotensi memicu kebocoran penerimaan negara apabila dimanfaatkan melalui rekayasa transaksi.

Istana Kepresidenan menegaskan belum ada pembahasan untuk melibatkan Babinsa TNI dan Bhabinkamtibmas Polri dalam kegiatan pengawasan pajak, menanggapi sorotan publik.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, dalam proses menggali informasi, DJP bekerja sama dengan berbagai stakeholders, termasuk dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perangkat desa.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sekitar 40 perusahaan di industri baja yang diduga tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan.

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai kehadiran anggota Polisi dan TNI dalam proses pelaporan pajak menimbulkan kesan paksaan dalam melaporkan pajak.

Aparat teritorial TNI dan Polri kini dilibatkan dalam kegiatan pengumpulan data terkait wajib pajak di lapangan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan kewenangan pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak tetap dilaksanakan oleh DJP.

Menkeu Purbaya belum memutuskan insentif pajak bagi investor Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), termasuk usulan pembebasan PPh hingga 50 tahun.

Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saheruddin mengatakan investor di PFII akan mengikuti ketentuan pajak berupa global minimum tax.

Menjelang penerapan Pajak Penghasilan atau PPh 0,5% di marketplace, DJP mengingatkan seller yang memakai KTP karyawan atau keluarga untuk membuka banyak toko tetap bisa terlacak.

Pemerintah akan memperluas basis wajib pajak dengan memastikan mereka memenuhi kewajibannya.

Said Iqbal mengatakan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat pada prinsipnya mendukung usulan tersebut karena dinilai lebih memenuhi asas keadilan.

Penjual di Tokopedia dapat mengajukan dokumen pembebasan PPh Pasal 22 mulai 13 Juli, sebelum pemotongan pajak 0,5% berlaku per 1 Agustus 2025.

Said Iqbal mengatakan Kemnaker dan kalangan serikat pekerja telah memiliki pandangan yang sama terkait perlunya perubahan kebijakan perpajakan atas manfaat JHT.

Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia dinilai bisa memicu kenaikan harga barang, terutama bagi usaha dengan margin tipis.