Berita Bansos Covid-19 Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan program bansos Covid-19 untuk masyarakat yang terdampak pandemi akan berlanjut di 2022.

Hukuman kepada Juliari Batubara lebih berat daripada tuntutan KPK yakni 11 tahun.

Kemiskinan masih jadi pekerjaan rumah pemerintah. Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan permasalahan pendataan masyarakat miskin adalah banyaknya data ganda yang tak terintegrasi dengan Dukcapil.

Angka kemiskinan berpotensi mencapai 17,5% jika pemerintah tak membagikan bansos pada tahun lalu.

KPK menuntut Juliari dengan pidana 11 tahun penjara. Namun ICW beranggapan tuntutan ini terlalu rendah

Mantan Mensos Juliari Batubara dinilai terbukti menerima suap Rp 32,4 miliar dari 10 perusahaan penyedia bansos sembako di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi

Salah satu penyebab realisasi Bansos Pemda lambat karena ruang fiskal sangat terbatas sehingga implementasi di level daerah menjadi tidak efektif.

Kementerian Keuangan mencatat dana pemda yang mengendap di perbankan hingga Juni 2021 mencapai Rp 190 triliun. Kondisi ini seiring rendahnya realisasi penyaluran bansos untuk warga terdampak Covid-19.

Pemerintah akan memberikan subsidi upah sebesar Rp 1 juta kepada 8 juta pekerja dengan upah di bawah Rp 3,5 juta/bulan.

Bantuan sosial sudah mulai dicarikan kembali. Berikut ini cara cek bansos dengan mudah melalui cekbansos.kemensos.go.id

Untuk cek bansos DKI yang sudah dicairkan beberapa hari yang lalu, ternyata masyarakat bisa melakukan pengecekan secara online. Berikut ini langkah-langkah untuk cek bansos DKI 2021 secara online.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut alokasi anggaran bantuan masyarakat terdampak Covid-19 dalam APBD baru terealisasi Rp 4,6 triliun atau 18,2% dari pagu.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengalokasikan anggaran bansos tunai Rp 604 miliar untuk dibayarkan kepada 1 juta keluarga.

Tambahan anggaran bansos ini diberikan meringankan beban masyarakat kecil, karena terdampak pandemi Covid-19 dan kebijakan PPKM darurat.