Berita bea keluar Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Freeport McMoRan melaporkan bahwa PT Freeport Indonesia (PTFI) telah menyetorkan US$ 156 juta bea keluar ekspor konsentrat tembaga kepada negara pada kuartal I 2024, setara Rp 2,52 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut hilirisasi memberi nilai tambah ke perekonomian meski akan berdampak pada penurunan bea keluar pada tahun depan.

Kementerian ESDM akan menindaklanjuti pengajuan banding PT Freeport Indonesia atau PTFI terkait penetapan tarif bea keluar ekspor 1,7 juta metrik ton konsentrat tembaga.

Langkah pemerintah yang menetapkan tarif bea ekspor progresif kepada PT Freeport Indonesia menjadi instrumen restitusi atas keterlambatan proyek smelter. B

Freeport wajib menyetor bea keluar konsentrat tembaga, karena hal itu adalah kompensasi bagi pemerintah yang telah memberi kelonggaran berupa perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga.

PT Freeport Indonesia (PTFI) mengajukan mekanisme banding atas kebijakan Kementerian Keuangan yang menetapkan tarif bea keluar terhadap ekspor 1,7 juta metrik ton konsentrat tembaga hingga Mei 2024.

Berikut kronologi persoalan antara Freeport dan Pemerintah Indonesia terkait aturan bea keluar ekspor konsentrat tembaga

Berikut rincian alasan Freeport McMoran Inc menggugat Pemerintah Indonesia

Freeport McMoran berencana menggugat Pemerintah Indonesia terkait kewajiban setoran bea keluar konsentrat tembaga lantaran progres smelter sudah lebih dari 50%.

Pemerintah akan tetap mengenakan tarif bea keluar kepada PT Freeport Indonesia (PTFI) atas kegiatan ekspor konsentrat tembaga sebanyak 1,7 juta metrik ton hingga Mei 2024.

Kemenkeu merilis aturan mengenai tarif bea keluar untuk produk hasil olahan mineral logam yang berlaku bagi Freeport dan sejumlah produsen mineral yang mendapatkan relaksasi ekspor dari pemerintah.

Harga referensi produk minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) untuk penetapan bea keluar dan Pungutan Ekspor (PE) periode 1–15 April 2023 adalah US$ 898,29/MT.

Penerapan bea keluar atau pajak ekspor dinilai dapat mengakomodasi kecenderungan pengusaha untuk mengekspor bijih nikel dan menambah pendapatan negara.

Indonesia berpotensi kalah di WTO terkait gugatan Uni Eropa atas kebijakan larangan ekspor bijih nikel.

Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa rencana pengenaan pajak atau bea ekspor hasil olahan nikel masih menunggu kesiapan industri sambil memantau harga nikel.