Apsendo menilai rencana pemerintah menerapkan campuran etanol 20% alias E20 pada 2028 berpotensi meningkatkan kebutuhan bahan baku secara signifikan dan memicu persaingan dengan sektor industri lain.
Pemerintah mempercepat pengembangan bioetanol E20 sebagai bahan bakar campuran untuk mengurangi ketergantungan impor energi dan mendorong hilirisasi sektor pertanian.
PT Pertamina Patra Niaga mengeluhkan birokrasi izin usaha industri (IUI) yang menjadi syarat pembebasan cukai BBM Ethanol untuk produk campuran Pertamax Green RON 95.
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengungkapkan rencana untuk mengembangkan bioetanol dengan bahan baku gula aren bersama Kementerian Kehutanan di Jawa Barat.
Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia menuntut pemerintah untuk memastikan harga pembelian singkong yang adil dan mendiskusikan penerapan program bahan bakar etanol E10.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, penerapan campuran bioetanol 10% atau E10 merupakan strategi pemerintah untuk menekan impor bensin yang saat ini mencapai 27 juta ton per tahun.
Pemerintah memajukan jadwal mandatory E10 menjadi 2026, meskipun produsen BBM dan industri etanol domestik belum siap, menimbulkan kekhawatiran tergantung pada impor etanol.
Asosiasi Produsen Spirtus dan Ethanol Indonesia atau Aspendo mengatakan harga bahan bakar minyak (BBM) berpotensi naik jika pemerintah mewujudkan mandatory etanol 10% atau E10 pada 2027/2028.